Inflasi Maluku Rendah dan Terkendali

AMBON (info-ambon.com)-Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku mencatat inflasi Provinsi Maluku pada Juni 2020 rendah dan terkendali. Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Maluku pada Juni 2020 tercatat inflasi sebesar 0,46 persen, secara bulanan (month to month/mtm), lebih tinggi dari Mei 2020 yang sebesar 0,23 persen (mtm). Hal ini disampaikan Kepala Perwakilan Kantor Bank Indonesia, Noviarsano Manullang dalam rilis tertulis yang di terima Info-ambon.com, Senin (6/7/2020)

Dikatakan,  secara tahunan inflasi Maluku tercatat sebesar 0,60 persen  (year on year/yoy) dan secara tahun berjalan mengalami inflasi 0,72 persen  (ytd) (year to date/ytd). Inflasi Maluku tersebut masih lebih rendah dari target pencapaian inflasi tahun 2020 yang ditetapkan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Maluku sebesar 3 persen ±1 persen (yoy).

“Inflasi Maluku pada Juni 2020 utamanya disebabkan oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau, sebesar 1,76 persen  (mtm). Inflasi pada kelompok ini utamanya disebabkan oleh komoditas bumbu dan ikan segar, seperti bawang merah, cabai merah, ikan layang dan ikan segar,”kata Manullang.

Dijelaskan, tingginya harga komoditas tersebut disebabkan oleh curah hujan tinggi yang menghambat volume produksi. Selanjutnya, berdasarkan pantauan harga pada PIHPS, kenaikan harga bawang merah dan cabai merah telah terjadi sejak di provinsi sentra produksi, yaitu Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.

Di sisi lain, Maluku masih bergantung pada Jawa Timur dan Sulawesi Selatan untuk memenuhi pasokan komoditas bumbu. Oleh karena itu, kenaikan harga komoditas di provinsi sentra produksi akan berdampak signifikan kepada Maluku.

“Faktor lain adalah sempat terjadi hambatan pada jalur distribusi bahan pokok menggunakan transportasi laut antar pulau di Maluku karena keberatan supir truk pengangkut bahan pokok atas biaya rapid test dan berkurangnya frekuensi kapal angkut,”jelas Manullang.

Selanjutnya, inflasi Maluku juga disebabkan oleh kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan, yaitu sebesar 0,90 persen  (mtm). Inflasi pada kelompok ini disebabkan oleh naiknya biaya saluran televisi. Kenaikan biaya saluran televisi diperkirakan merupakan dampak lanjutan dari penerapan pembatasan sosial di Maluku, terutama di Kota Ambon. Pembatasan sosial memicu meningkatnya permintaan masyarakat terhadap kebutuhan informasi dan hiburan secara visual melalui media televisi.

Kelompok transportasi mengalami deflasi sebesar 1,76 persen  (mtm). Deflasi pada kelompok ini utamanya disebabkan oleh turunnya harga tiket angkutan udara, terutama pada rute penerbangan Ambon-Langgur. Hal tersebut seiring dengan masih rendahnya permintaan masyarakat terhadap jasa transportasi angkutan udara. Sebagian besar masyarakat cenderung menunda perjalanan karena kekhawatiran terhadap penyebaran COVID-19 serta terdapat kewajiban untuk melakukan rapid test yang memerlukan biaya cukup besar. Penurunan permintaan jasa transportasi angkutan udara di Maluku juga terlihat dari data pertumbuhan jumlah penumpang di Bandara Pattimura yang menunjukan kontraksi hingga 87 persen (yoy).

Manullang menambahkan,  pada Juli 2020, TPID Maluku telah melakukan Rapat Koordinasi yang juga membahas upaya menjaga kelancaran transportasi distribusi bahan pokok antar kabupaten, dukungan pengiriman bawang merah dari Probolinggo dan Enrekang oleh Dinas Ketahanan Pangan serta upaya menjaga kelancaran dan ketersediaan bahan pokok oleh Dinas Perindag. Sementara itu, di Kabupaten Buru Selatan, juga dilakukan Rakor TPID yang dipimpin oleh Bupati Buru Selatan untuk memantau penerapan program Toko TPID.

Toko TPID merupakan program inovasi pengendalian inflasi untuk menstabilkan harga melalui optimalisasi tol laut. Di Kota Ambon, Rakor TPID dipimpin oleh Walikota guna mengevaluasi ketersediaan pasokan bahan pokok serta menyepakati implementasi gerakan #MariKatongBalanjaOnline di tingkat ASN.

“Inflasi Provinsi Maluku sepanjang tahun 2020 diperkirakan berada pada level rendah dan stabil. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku senantiasa berkoordinasi dan bersinergi dengan Pemprov Maluku dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Maluku, TPID Maluku, TPID Kota/Kabupaten se-Maluku, Satgas Pangan, pelaku usaha, dan pihak terkait lainnya untuk mengendalikan harga.  Adapun pengendalian inflasi di Maluku dilakukan melalui strategi kebijakan 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif,”tutup dia.(EVA)