Demo pada Masa PSBB Dilarang, Kecuali…Baca Lengkapnya Disini

AMBON(info-ambon.com)– Di masa pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) segala bentuk demo atau unjuk rasa dilarang.

Salah satu praktisi hukum di Ambon, Seggy Haulussy kepada info-ambon.com, Senin (6/7/2020) sebutkan, aturan tentang unjuk rasa/demonstrasi sudah diatur jelas dalam Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 18 Tahun 2020 yang telah dirubah menjadi Perwali 19 Tahun 2020 tentang Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Ambon.

Dia menyebutkan, setiap demo harus dicek ijinnya ada ataukah tidak, dan jika tidak, maka harus segera dibubarkan atau dilarang. ‘’Khan aturannya jelas, sehingga dasar tindak juga sudah sangat jelas,’’ terangnya.

Dalam perwali itu, lanjutnya, pada bagian Keenam Pasal 42 ayat 1 disebutkan, selama PSBB dilakukan penghentian sementara atas kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumuman orang.

Dan di angka 2 menyebutkan, kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud ayat 1 termasuk pula kegiatan yang berkaitan dengan perkumpulan atau pertemuan; a) politik, b) olahraga, c) hiburan, d) akademik, e) budaya dan f) unjuk rasa/demonstrasi.

Ayat 4 pasal tersebut menyebutkan, pengecualian terhadap kegiatan demonstrasi/unjuk rasa, sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf f, selama PSBB dapat dilakukan dengan ketentuan: a) hanya dalam bentuk penyampaian tuntutan secara tertulis melalui perwakilan dan tidak lebih dari 5 orang. b) mengantongi ijin dari pihak berwajib dan c) menggunakan masker dan menjaga jarak (physical distancing) paling sedikit 1 meter.

‘’Sudah ditegaskan pula pada ayat 5 bahwa Satpol PP, TNI/Polri dapat membubarkan demonstrasi dan/atau unjuk rasa, sepanjang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 itu,’’ terangnya.

Dengan aturan itu, maka seharunya, tidak ada lagi demo pada saat PSBB ini.

Haulussy berpendapat, di masa PSBB ini, seharusnya semua pihak harus bisa menahan diri, karena saat ini semua orang susah, cuma tingkat kesusahan dan daya tahan bagi setiap orang berbeda.

‘’Kalau bicara susah, semua orang sudah karena kondisi ini, makanya, biarkan dulu pemerintah bekerja untuk mengatasi kondisi ini,’’ pintanya.

Ia juga meminta pemerintah untuk mengevaluasi setiap kebijakan yang diambil, sehingga perbedaan yang terjadi bisa diminimalisir, namun dia juga berharap tidak ada pihak-pihak yang mau mengambil keuntungan atas kondisi ini. (PJ)