AMBON (info-ambon.com)-Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Maluku Tahun 2026 di salah satu Hotel di Kota Ambon, Selasa (14/4/2026), yang ditandai dengan pemukulan tifa bersama Wakil Gubernur Abdullah Vanath.
Musrenbang ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sekaligus memastikan program yang dijalankan menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa Maluku kini memasuki tahun kedua pemerintahan yang difokuskan pada percepatan pembangunan, setelah tahun pertama digunakan sebagai fase konsolidasi.
“Harapan masyarakat kini lebih besar. Hasil pembangunan harus semakin nyata dirasakan dalam kehidupan sehari-hari,” kata Lewerissa.
Ia mengakui, tantangan pembangunan masih cukup besar, terutama akibat dinamika global dan perubahan kebijakan nasional yang berdampak pada keterbatasan fiskal daerah. Karena itu, pemerintah dituntut bekerja lebih efektif dan inovatif dalam mengelola sumber daya.
Menurutnya, kunci menghadapi kondisi tersebut adalah memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta kolaborasi dengan dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.
“Kolaborasi yang kuat akan mengubah keterbatasan menjadi peluang,” ujarnya.
Gubernur juga menegaskan perannya sebagai kepala daerah sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah harus dimaksimalkan untuk mempercepat pembangunan dan memastikan kebijakan nasional berjalan selaras dengan kebutuhan lokal.
Sejumlah program strategis nasional di Maluku, seperti pengembangan Blok Masela dan pembangunan infrastruktur, disebut terus menunjukkan progres positif. Berbagai program sosial dan ekonomi juga mulai memperluas akses dan mendorong pertumbuhan daerah.
Dari sisi capaian, indikator makro Maluku menunjukkan tren membaik. Pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2025 tercatat 5,44 persen, sedikit di atas rata-rata nasional 5,39 persen. Angka kemiskinan juga turun dari 15,38 persen pada Maret 2025 menjadi 15,25 persen pada September 2025.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Maluku juga meningkat menjadi 74,09 poin pada 2025, masuk kategori tinggi.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Maluku meraih sejumlah penghargaan nasional, termasuk Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025 dengan nilai 92,10, serta SPM Award 2025 sebagai provinsi terbaik di wilayah Maluku dan Papua.
Dalam forum tersebut, Gubernur menekankan pentingnya sinkronisasi perencanaan agar setiap program berjalan terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat. Ia juga mengingatkan agar pembangunan dilakukan dengan pendekatan sensitif konflik, guna menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman.
Musrenbang RKPD 2026 ini diharapkan menghasilkan perencanaan yang lebih terarah, inklusif, dan mampu mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku. (EVA)
Discussion about this post