AMBON (info-ambon.com)- Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku memperkuat sinergi dalam memperluas inklusi keuangan di daerah. Langkah ini ditandai dengan pelaksanaan Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Ambon Tahun 2025 di Balai Kota Ambon, Kamis, (17/7/2025).
Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, menyatakan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam pemerataan akses keuangan. Ia menegaskan tiga program prioritas daerah yang sejalan dengan misi TPAKD, yaitu pemberdayaan UMKM, pengembangan ekonomi kreatif melalui program Ambon City of Music, serta pelatihan digital marketing bagi pemuda.
“Pemanfaatan transaksi non-tunai dalam tata kelola pemerintahan juga menjadi bagian penting dari upaya menciptakan birokrasi yang akuntabel,” kata Wattimena dalam sambutannya.
Kepala OJK Provinsi Maluku, Andi Muhammad Yusuf, menambahkan bahwa percepatan inklusi keuangan merupakan agenda nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, dengan target inklusi keuangan mencapai 91 persen pada 2025 dan 98 persen pada 2045.
Saat ini, TPAKD telah terbentuk di 552 wilayah di Indonesia. Untuk mengukur kemajuan, OJK bersama Bappenas mengembangkan Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD), yang mengevaluasi akses keuangan berdasarkan penggunaan, ketersediaan, dan kedalaman layanan.
Menurut data OJK, ekonomi Ambon tumbuh sebesar 5,96 persen pada 2024 dan 5,25 persen pada triwulan pertama 2025—angka yang melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi dan nasional. Kredit perbankan per Mei 2025 tercatat tumbuh 4,82 persen secara tahunan, dengan total kredit mencapai Rp10,87 triliun.
Namun demikian, rasio kredit terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Ambon baru mencapai 54,81 persen, menunjukkan masih luasnya potensi pembiayaan yang belum tergarap optimal, terutama di sektor UMKM dan ekonomi kreatif.
Rapat pleno TPAKD menetapkan empat pilar program strategis tahun 2025: pengembangan ekonomi daerah berbasis UMKM dan inklusi keuangan, perluasan akses pembiayaan formal, digitalisasi UMKM melalui perluasan QRIS, serta peningkatan literasi keuangan.
Sebagai inovasi lanjutan, TPAKD Kota Ambon akan merancang program Kredit Melawan Rentenir berbasis subsidi bunga yang ditargetkan berjalan pada 2026.
Sekretaris Kota Ambon, Robert Sapulette, yang memimpin rapat, menyampaikan optimisme bahwa sinergi ini akan menjadikan Ambon sebagai model inklusi keuangan berkelanjutan di kawasan Indonesia Timur. Evaluasi terhadap implementasi program dijadwalkan berlangsung pada akhir 2025. (EVA)
Discussion about this post