AMBON(info-ambon.com)-Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cabang Ambon mendorong pihak kepolisian Resort Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, untuk segera menutup lokalisasi prostitusi offline yang berada di Negeri Batumerah. Lokasi itu, lebih keren dikenal dengan nama ‘Tanjung Batumerah’.
Rencana itu, kemudian bak bola salju, semakin menggelinding, semakin besar respon masyarakat terhadap rencana itu. Respon positif agar lokalisasi dengan nama ‘Tanjung Batumerah’ segera ditutup kini mengemuka.
Lalu apa respon Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon terhadap wacana penutupan lokalisasi offline tersebut?
Walikota Ambon, Richard Louhenapessy yang dikonfirmasi sejumlah wartawan di Ambon, senin (13/5/2019) usai paripurna di DPRD menyebutkan, penutupan itu tidak bisa serta merta langsung dilakukan.
Kok bisa? Menurutnya, perlu ada sosialisasi kemudian mencari solusi yang terbaik, agar masalah itu bisa diselesaikan secara baik-baik dan tidak menimbulkan masalah baru.
Apakah Pemkot keberatan dengan wacana itu? Tidak. Jawab Louhenapessy.
Dirinya malah menyatakan, pemerintah menanggapi positif usulan yang disampaikan MUI Ambon tersebut. ‘’Saya merespon itu secara positif dan saya akan panggil Dinas Socsal dan OPD terkait untuk membicarakannya hari ini juga,’’ tegasnya.
Louhenapessy menyebutkan, kalau inisiatif penutupan lokalisasi offline nama ‘Tanjung Batumerah itu berasal dari masyarakat, maka sangat memudahkan Pemkot melakukan eksekusi. ‘’Kalau masyarakat yang minta, maka kita tinggal menjustifikasinya untuk dipercepat, sebab ini murni aspirasi masyarakat,’’ katanya.
Tapi sekali lagi dia menyebutkan, akan dicari langkah-langkah yang terbaik, dilakukan sosialisasi, agar rencana baik itu bisa juga berlangsung baik dan tidak menimbulkan masalah baru.(PJ)
