AMBON (info-ambon.com)-Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa (Barjas) Kota Ambon, Charly Tomasoa menyampaikan, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon bakal mencoba lebih banyak etalase untuk masuk aplikasi e-katalog, seperti pancing tonda. Juga beberapa etalase tambahan yang telah dibuka khusus untuk penyediaan benih, bibit di pertanian, perikanan.
“Jadi untuk kedepan kita akan coba lebih banyak etalase lagi, misalnya penyediaan pancing tonda, yang dibuka untuk masuk di e-katalog lokal,” katanya kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (28/2/2023).
Dikatakan, sebetulnya untuk mendorong penggunaan dan peningkatan produk dalam negeri, hal itu untuk hindari penggunaan produk luar negeri. “Tujuan dari semua itu untuk memberdayakan dan menghidupkan pelaku UMKM di Indonesia dan Kota Ambon. Oleh karena itu, bukan soal kuantitas atau banyaknya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang masuk, tetapi bagaimana kita mendorong untuk peningkatan transaksi khususnya di makan minum, Alat Tulis Kantor (ATK), cleaning service dan lainnya,” terang Tomasoa.
Hal itu sangat penting, karena belum semua OPD lakukan transaksi khususnya pelaku-pelaku UMKM yang bergerak di bidang penyediaan ATK, karena sesuai dengan regulasi yang ada kami mencoba mendorong OPD untuk gunakan e-katalog lokal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pemberdayaan UMKM di Kota Ambon.
Diakui, lanjut Tomasoa, memang saat ini belum banyak penggunaan produk oleh OPD karena masih disibukan dengan Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sehingga banyak kegiatan yang masih belum jalan.
“Bagaimana kalau banyak penyedia yang tersedia khususnya UMKM tetapi tidak bertransaksi. Jadi maunya kita itu ada transaksi belanja di mereka bukan sebatas pajangan bahwa mereka ini ada tapi kita tidak belanja di mereka khususnya OPD-OPD, sebab, kebutuhan Pemkot terkait penyediaan barang jasa semua sudah lewat e-katalog lokal atau lebih dikenal dengan istilah e-purchasing.
Tomasoa menambahkan, terdapat beberapa konten bisa digunakan seperti lelang pengadaan, e-katalog nasional, e-katalog lokal milik Pemkot serta e-katalog sektoral. “Yang kita harapkan agar dalam transaksi pengadaan Barjas Pemerintah lebih banyak gunakan konten-konten itu, karena dari sisi akuntabilitas minim terjadi pelanggaran dan mempermudah pelaku UMKM,” demikian Tomasoa. (EVA)
Discussion about this post