NAMROLE (info-ambon.com)- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku memperkuat komitmennya dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), salah satunya melalui rangkaian kegiatan intensif di Pulau Buru, yang meliputi Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan, Selasa (24/6/2025).
Program ini menyasar beragam segmen masyarakat, mulai dari pelajar, aparatur sipil negara, nelayan, hingga pelaku usaha ultra mikro. Selain edukasi, OJK juga menetapkan Program Kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk tahun 2025 di kedua kabupaten.
Di Kabupaten Buru Selatan, OJK diterima langsung oleh Bupati La Hamidi dalam Rapat Pleno TPAKD. Ia menyatakan dukungan penuh terhadap upaya perluasan akses keuangan yang dinilainya krusial bagi pertumbuhan ekonomi desa.
“TPAKD harus menjadi motor penggerak pemberdayaan ekonomi lokal,” kata La Hamidi.
Program kerja TPAKD Buru Selatan antara lain mencakup pengembangan kapasitas petani kopra, business matching bagi perempuan pelaku usaha ultra mikro, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), peningkatan jumlah Agen Laku Pandai, serta edukasi keuangan untuk nelayan dan UMKM.
Dalam rangka menyasar generasi muda, OJK Maluku bersama PT BPR Modern Express menggelar program “OJK Goes to School” di SMP Negeri 1 Namrole. Materi yang diberikan meliputi pengenalan keuangan dasar, pentingnya menabung, serta bahaya pinjaman online ilegal dan judi daring.
Selain itu, kolaborasi dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) di Desa Waly menghasilkan pelatihan Peningkatan Kapasitas Usaha (PKU MBA MAYA) bagi nasabah Mekaar—yang mayoritas merupakan perempuan pelaku usaha ultra mikro.
Sementara itu, di Kabupaten Buru, OJK mengadakan sosialisasi keuangan di Desa Jikumerasa, Kecamatan Lilialy, bekerja sama dengan sejumlah perbankan. Sosialisasi diberikan kepada perangkat desa dan warga dari lima desa terdekat.
Topik yang dibahas mencakup pengelolaan keuangan rumah tangga, bahaya konsumtif, hingga pencegahan jeratan pinjaman ilegal.
Penetapan Program Kerja TPAKD Buru 2025 difokuskan pada edukasi pasar modal dan literasi keuangan bagi masyarakat pesisir. Selain itu, sektor UMKM berbasis lokal seperti penyuling minyak kayu putih menjadi prioritas dalam peningkatan kapasitas dan akses pembiayaan.
“Kami mendorong UMKM berbasis sumber daya lokal agar naik kelas, salah satunya dengan memperluas akses pembiayaan melalui KUR dan pinjaman ultra mikro,” ujar Efendy Rada, Asisten Ekonomi Pembangunan Setda Kabupaten Buru.
Baik di Buru maupun Buru Selatan, perluasan sebaran Agen Laku Pandai terus menjadi target agar masyarakat desa bisa lebih mudah mengakses layanan keuangan formal.
Kepala OJK Maluku, Andi M. Yusuf, menekankan bahwa seluruh inisiatif ini sejalan dengan Undang-Undang No. 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), yang menempatkan inklusi keuangan sebagai indikator utama stabilitas ekonomi makro.
“Kami ingin memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang tertinggal dari akses terhadap layanan keuangan yang aman, legal, dan memberdayakan,” ujarnya.
OJK menargetkan kegiatan serupa akan terus digelar secara berkelanjutan di berbagai wilayah kepulauan di Maluku. (EVA)
Discussion about this post