AMBON (info-ambon.com)- Pemerintah Provinsi Maluku terus mempercepat pengembangan program Lawamena Satu Data Maluku guna mengatasi persoalan fragmentasi data antarorganisasi perangkat daerah (OPD).
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku, Titus F.L. Renwarin, mengatakan, selama ini data sektoral tersebar di berbagai OPD sehingga kerap menghambat proses pengambilan keputusan oleh pimpinan daerah.
“Lawamena Satu Data ini hadir untuk menjawab persoalan fragmentasi data yang selama ini terjadi. Ke depan, seluruh data sektoral akan diintegrasikan dalam satu portal yang terstandar,” ujar Titus dalam kegiatan media briefing di Ambon, Selasa (28/4/2026).
Menurut dia, portal tersebut tidak hanya menghimpun data dari tingkat daerah, tetapi juga akan terhubung dengan data pemerintah pusat melalui prinsip interoperabilitas.
Dengan integrasi tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat menggunakan data yang saling terhubung dalam proses perencanaan pembangunan.
Titus menjelaskan, sistem ini nantinya dilengkapi dengan executive dashboard yang dapat diakses langsung oleh pimpinan daerah. Dengan begitu, pengambilan keputusan dapat dilakukan secara cepat tanpa harus melalui permintaan data secara manual.
“Pimpinan daerah bisa langsung mengakses data secara real time dan akurat untuk kebutuhan pengambilan kebijakan,” katanya.
Secara teknis, pengembangan portal ini didukung oleh Program SKALA dengan tetap mengacu pada standar data dan metadata nasional guna menjamin kualitas dan keseragaman data.
Ia menambahkan, Dinas Kominfo berperan dalam memastikan kesiapan infrastruktur dan sistem, sementara integrasi data dilakukan melalui mekanisme teknis yang ketat.
Pemerintah Provinsi Maluku berharap kehadiran Lawamena Satu Data dapat membuat perencanaan pembangunan menjadi lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran, terutama mengingat karakteristik Maluku sebagai wilayah kepulauan.
“Dengan data yang terintegrasi dan mudah diakses, keputusan yang diambil diharapkan lebih cepat, tepat, dan berbasis data yang valid,” ucap Titus.
Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat, di antaranya Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas Maliki, Implementation Director Program SKALA Ted Weohau, Kepala Bappeda Maluku Anton Adrian Lailossa, serta jajaran Pemerintah Provinsi Maluku lainnya. (EVA)
Discussion about this post