AMBON (info-ambon.com)-Kantor Perwakilan Bank Indonesia (Kpw BI) Provinsi Maluku menyampaikan, realisasi gabungan kabupaten/kota Provinsi Maluku mengalami deflasi pada Desember 2024. Berdasarkan data BPS,angka realisasi di Maluku mengalami deflasi 0,41% (mtm).
“Realisasi gabungan kabupaten/kota di Maluku tercatat lebih rendah dibandingkan realisasi nasional yang tercatat inflasi sebesar 0,44% (mtm). Secara spasial, deflasi bersumber dari Kabupaten MalukuTengah dan Kota Ambon dengan deflasi masing-masing sebesar 0,50% dan 0,41%. Namun demikian, deflasi yang lebih tinggi tertahan oleh Kota Tual yang mengalami inflasi sebesar 0,12% (mtm),” ungkap Kepala KPw BI Maluku, Rawindra Adriansyah dalam rilis tertulis yang diterima redaksi info-ambon.com di Ambon, Jumat (3/1/2025).
Disampaikan, deflasi yang terjadi di Maluku utamanya didorong olehrealisasi kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, serta Transportasi. Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau tercatat mengalami deflasi sebesar 0,89% (mtm).
“Deflasi kelompok tersebut, utamanya bersumber dari komoditas perikanan, a.l: ikan selar, ikan tongkol, dan ikan layang yang masing-masing mengalami deflasi sebesar 0,31% (andil, mtm), ikan tongkol sebesar 0,13% (andil, mtm), dan ikan layang sebesar 0,09% (andil, mtm). Penurunan harga ikan tangkap utamanya dipengaruhi oleh pasokan perikanan yang cenderung mengalami peningkatan pasca musim panen ikan pelagis kecil di laut banda. Di sisi lain, Kelompok Transportasi juga mengalami deflasi sebesar 0,89% (mtm),” jelas Adriansah.
Selain itu, deflasi kelompok tersebut utamanya bersumber dari Tarif Angkutan Udara dengan andil inflasi sebesar 0,16% (andil, mtm).Penurunan tarif angkatan udara utamanya dipengaruhi oleh upaya penurunan harga tiket pesawat yang dilakukan Pemerintah pada periode Nataru 2024. Selain itu, pelaksanaan program TPID yangtepat waktu dan sasaran juga turut menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan.
Di sisi lain, lanjut Kepala Kpw BI, terdapat komoditas di kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang menahan laju deflasi lebih tinggi di Maluku. Komoditas Bawang Merah dan Tomat masing-masing mengalami inflasi dengan andil inflasi sebesar 0,17%(andil, mtm) dan 0,15% (andil, mtm). Inflasi komoditas tersebut, utamanya bersumber dari terbatasnya pasokan di tengah musim panen yang belum berlangsung.
Secara tahunan, pada Desember 2024, tekanan inflasi gabungan kabupaten/kota IHK di Provinsi Maluku terkendali. Inflasi tahunan Desember 2024 tercatat 1,28% (yoy), menurundibandingkan bulan sebelumnya sebesar 2,23% (yoy). Tingkat inflasi tersebut lebih rendah dibandingkan inflasi Nasional sebesar 1,57% (yoy).
“Realisasi inflasi tahunan Provinsi Maluku didorong oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan andil 0,27% (andil, yoy). Adapun komoditas yang memberikan andilinflasi tahunan pada Desember 2024 meliputi beras sebesar 0,43% (andil, yoy), nasi dengan lauk sebesar 0,33% (andil, yoy), emas perhiasan sebesar 0,25% (andil, yoy) dan bawang merah sebesar 0,25% (andil, yoy). Inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh kelompok transportasi yang mengalami deflasi sebesar 0,22% (andil, yoy),” lanjut dia.
Sedangkan komoditas yang memberikan andil deflasi tahunan pada desember 2024 yaitu cabai rawit sebesar 0,37% (andil, yoy), tarif angkutan udara sebesar 0,26% (andil, yoy) dan ikan selar/kawali sebesar 0,24% (andil, yoy).
“Realisasi deflasi Desember 2024 seiring penguatan sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk terus melaksanakan berbagai program strategis guna memastikan terkendalinya inflasi, khususnya pada Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau. Adapun, beragam upaya pengendalian inflasi yang dilakukan, fasilitas distribusi komoditas bawang merah, pasar murah/gerakan pangan murah/operasi pasar dan subsidi langsung ke pedagang yang terus didorong untuk memastikan keterjangkauan harga terutama komoditas perikanandan hortikultura, selain itu dilakukan juga dukungan peningkatan produktivitas klaster pertanian dan klaster perikanan. Lebih lanjut, upaya pemenuhan pasokan dalam provinsi terus diupayakan dengan dilakukannya Kerja Sama Antar Daerah (KAD), baik antar provinsi maupun intra Provinsi,” tutup Adriansyah . (EVA)
Discussion about this post