AMBON (info-ambon.com)-Komisi III DPRD Provinsi Maluku, menggelar rapat dengan Dinas PUPR Provinsi Maluku, Dinas PUPR Kota Ambon dan Balai Wilayah Sungai (BWS) serta sejumlah masyarakat Tanah Tinggi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Senin (22/9/2025).
Rapat yang digelar diruang rapat komisi yang membidangi infrastruktur itu, terkait penanganan banjir di Tanah Tinggi yang menggenangi rumah warga setempat, beberapa waktu lalu.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Richard Rahakbauw mengatakan, selama ini belum dilakulan normalisasi sungai Wai Tomu, sehingga ketika curah hujan beberapa waktu lalu, terjadi banjir yang menggenangi rumah warga.
“Nah, soal normalisasi sungai kewenangan dari BWS Maluku,”kata Rahakbauw, ketika memimpin rapat tersebut.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan Kota Ambon ini juga mengaku, drainase dikawasan itu juga menyebabkan terjadi penyumbatan, sehingga terjadi banjir di Tanah Tinggi.
“Perlu juga intervensi Dinas PUPR Provinsi Maluku soal drainase. Begitu juga jalan di Tanah Tinggi yang mengalami kerusakan menjadi perhatian Dinas PUPR Kota Ambon. Selama ini penanganan sejauh mana,”tanya politisi senior Partai Golkar itu.
Kasi Pelaksanaan Balai Wilayah Sungai Maluku, Edwin Leatemia mengatakan, penanganan banjir di Kota Ambon, tidak parsial, sebab saat normalisasi akses masuk ke wilayah sungai tidak ada.”Memang 5 sungai di Kota Ambon, sangat sulit dilakukan pengerukan soal lahan dan alih fungsi,”tandasnya.
Selain dari hilir, pondasi warga juga menyatu dengan talud, sehingga ketika pengerukan dikuatirkan terjadi kerusakan bangunan diatasnya.”Ini juga soal struktural dan non struktural sesuai fungsi kita masing-masing,”paparnya.
Kendati begitu, dia menambahkan, semua stakrholder terkait sedianya turun dilapangan melihat langsung kondisi yang ada di sungai Wai Tomo.”Nah, ada juga jembatan jembatan yang menghalangi aliran sungai. Nanti, ketika dilapangan baru kita lihat”pungkasnya.( EVA)
Discussion about this post