Komisi II DPRD Provinsi Maluku Temui Menteri Pertanian, Ini Yang Dibicarakan

AMBON (info-ambon.com)- Komisi-komisi diDPRD Provinsi Maluku, pekan kemarin, melakukan penyampaian aspirasi masyarakat ke Pemerintah pusat.

Komisi II DPRD Provinsi Maluku, misalnya dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Johan Lewerissa, bersama Kadis Pertanian. Provinsi Maluku, melakukan pertemuan dengan Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, Kamis (22/1/2026).

Sesuai keterangan tertulis yang diterima,  Senin (26/1/2026), agenda utama pertemuan ini adalah penyampaian proposal usulan pembangunan sektor pertanian untuk tahun anggaran 2026. Respon positif diberikan oleh Menteri Pertanian yang mengapresiasi inisiatif “jemput bola” tersebut demi percepatan ekonomi daerah berbasis agraris.

Dalam pertemuan tersebut sejumlah usulan strategis yang langsung disetujui Menteri Pertanian. Menteri Pertanian memberikan lampu hijau terhadap beberapa poin usulan prioritas yang akan dialokasikan pada APBN Tahun 2026.

Berikut adalah rincian program yang telah disetujui, yakni Komoditas Kelapa: Perluasan dan peremajaan tanaman kelapa dalam seluas 1.000 hektar, serta dukungan pemeliharaan kebun induk tanaman kelapa tahun ke-8 seluas 5 hektar.

Komoditas Jambu Mete: Perluasan dan peremajaan lahan seluas 1.500 hektar untuk meningkatkan produktivitas petani lokal.

Hilirisasi Industri: Pembangunan industri pengolahan kelapa di Provinsi Maluku guna mendukung program hilirisasi nasional agar produk keluar memiliki nilai tambah.

Komoditas Sagu: Perluasan dan penataan tanaman sagu seluas 1.000 hektar, lengkap dengan bantuan peralatan pengolahan pasca-panen.

Mekanisasi Pertanian: Dukungan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) untuk menunjang program cetak sawah baru dan optimasi lahan di Maluku sesuai dengan alokasi yang ditetapkan.

“Kami berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah ini dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh para petani di Maluku, terutama dalam meningkatkan taraf hidup melalui komoditas unggulan daerah,”kata Johan Lewerissa dalam kesempatan tersebut.

Pertemuan ini menandai komitmen kuat DPRD Maluku dalam mengawal kebijakan anggaran pusat agar berpihak pada kebutuhan riil masyarakat di daerah, khususnya di sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi Maluku. (EVA)