AMBON (info-ambon.com)- Inflasi di Provinsi Maluku tercatat sebesar 1,72% (month-to-month/mtm) pada Maret 2025, dipicu oleh berakhirnya stimulus tarif listrik yang sebelumnya mengurangi biaya listrik selama beberapa bulan. Angka inflasi ini mengalami lonjakan signifikan, dengan inflasi tahunan (year-on-year/yoy) mencapai 3,54%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional yang tercatat hanya 1,03% (yoy).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Mohammad Latif, menjelaskan inflasi ini terdistribusi di seluruh kabupaten/kota di Maluku.
“Kota Ambon mencatatkan inflasi tertinggi sebesar 2,23%, diikuti oleh Kota Tual dengan inflasi 1,40%, serta Kabupaten Maluku Tengah yang tercatatkan inflasi sebesar 0,97%,” ungkap Latif dalam rilis tertulis yang diterima Redaksi info-ambon.com, Rabu (9/4/2025).
Dijelaskan, sumbangan terbesar terhadap inflasi ini datang dari sektor Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar, yang berkontribusi sebesar 1,18% (mtm) terhadap laju inflasi.
“Faktor utama penyebabnya adalah berakhirnya potongan tarif listrik pada Maret 2025. Meskipun demikian, deflasi kecil terjadi di sektor Transportasi, yang memberikan andil deflasi sebesar 0,01% (mtm), sebagian besar dipengaruhi oleh diskon tarif angkutan udara selama Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri,” terang dia.
Selain itu, lanjut Latif, beberapa komoditas pangan mengalami lonjakan harga, terutama ikan pelagis seperti ikan layang, ikan selar, ikan tongkol, dan ikan cakalang. Peningkatan harga ini disebabkan oleh permintaan yang tinggi serta cuaca buruk yang menghambat aktivitas nelayan.
Meski terjadi inflasi, tambah Latif, daya beli masyarakat di Maluku tetap terjaga berkat peningkatan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan realisasi Tunjangan Hari Raya (THR). Pemerintah daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Maluku terus berupaya mengendalikan laju inflasi dengan menjalankan berbagai program, di antaranya Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
“Langkah konkret yang diambil termasuk penyelenggaraan pasar murah di sembilan titik di Kota Ambon dan Maluku Tengah, operasi pasar untuk komoditas cabai rawit, serta program mudik gratis untuk rute Ambon-Tual dan Ambon-Luhu,”
Selain itu, Pemerintah juga bekerja sama dengan PT. ASDP dan PT. Pelindo untuk memastikan kelancaran pasokan pangan antar pulau. Pemantauan harga pangan dan inspeksi pasar rutin dilakukan oleh Satgas Pangan serta Forkopimda setempat untuk menjaga kestabilan harga dan pasokan bahan pangan di daerah tersebut.
“Pemerintah Maluku berharap dengan berbagai upaya ini, inflasi di Provinsi tersebut dapat terkendali dan perekonomian masyarakat tetap stabil,” tutup Latif. (EVA)
Discussion about this post