JAKARTA SELATAN (info-ambon.com)-Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa mengikuti Rapat Koordinasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Wilayah Indonesia Timur, yang dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional, Jumat (16/5/2025), berpusat di Ruang Rapat Nusantara, Kantor Badan Pangan Nasional, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Dalam paparannya, Gubernur Maluku mengakui, disparitas harga bahan pokok antara Ibukota Daerah dengan wilayah perifer di Maluku cukup tinggi.
“Sebagai contoh, harga beras medium di Ambon yang dijual seharga Harga Eceran Tertinggi (HET) yaitu Rp. 13.500/kg, di daerah perbatasan seperti beberapa wilayah kabupaten MBD, KKT, Aru dan Maluku Tenggara, dijual dengan harga Rp. 23.000 hingga Rp. 30.000/kg, begitu juga dengan gula yang dijual di Ambon seharga Rp. 18.500 (HET), dijual dengan kisaran yang sama dengan harga beras di wilayah perifer tersebut,” jelas Gubernur.
Lewerissa menjabarkan setidaknya ada lima tantangan ketahanan pangan di wilayah Kepulauan, terutama di Maluku, yaitu :
1. Disparitas harga bahan pokok antar pulau yang cukup tinggi
2. Fluktuasi harga bahan pokok yang tinggi akibat permintaan (demand) yang lebih besar dibandingkan penawaran (supply)
3. Ketersediaan bahan pokok bergantung pada pasokan dari daerah lain
4. Distribusi bahan pokok menggunakan transportasi laut yang bergantung pada keadaan cuaca
5. Ketergantungan Masyarakat terhadap beras SPHP
Sebagai solusi dari masalah di atas, Gubernur menyampaikan, terdapat empat poin penting yang akan dipertimbangkan dengan serius di Maluku, yaitu :
1. Perlu penyeragaman harga bahan pokok untuk daerah kepulauan melalui kebijakan bahan pangan pokok 1 harga di wilayah Provinsi Maluku
2. Subsidi transportasi dan distribusi bahan pangan pokok perlu ditingkatkan baik yang bersumber APBN maupun APBD
3. Kerjasama aktif antara pusat, daerah, instansi vertical TNI/Polri dalam rangka menghadirkan negara di Tengah Tengah Masyarakat
4. Membentuk BUMD pangan dalam rangka stabilisasi harga dan menjaga supply dan demand.
Dirinya juga menghimbau kepada Pemerintah Pusat, agar beras SPHP segera disalurkan kembali, serta perlu adanya penyesuaian HET Beras SPHP regional 3, yang mengatur HET beras SPHP di wilayah Maluku dan Papua.
Menutup paparannya, Gubernur menjelaskan bahwa solusi jangka panjang untuk daerah-daerah di Timur Indonesia, untuk dapat mengubah posisi dari konsumen bahan pangan menjadi produsen.
“Kita tidak dapat terus menerus tergantung pada pasokan bahan pangan dari luar, kita punya kawasan lahan yang cukup luas, iklim yang berimbang antara curah hujan dan panas, dan tanah yang subur.” tutupnya.
Hadir juga kesempatan itu Wakil Gubernur Papua Tengah, Wagub Papua Barat, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional, Deputi II Kantor Staf Presiden, Perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Stakeholder Terkait, yang mengikuti secara daring maupun luring. (EVA)
Discussion about this post