AMBON (info-ambon.com)-Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, diminta untuk melakukan pengajuan pembebasan efisiensi anggaran kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Hal ini dinilai dari kedekatan Gubernur Maluku dengan Presiden Prabowo Subianto. Mereka dekat karena sama-sama pimpin Partai Gerindra di pusat dan daerah.
Dimana, Lewerissa merupakan Ketua DPD Gerindra Maluku, sementara Prabowo, Ketua Umum DPP Gerindra, sehingga ketika kampanye pemilihan Gubernur Maluku, medio November 2024 lalu, nama Prabowo sering disebut bakal memback up pemerintahan Hendrik Lewerissa dan Abdullah Vanath, saat ini menjabat Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku.
Namun, ketika mereka terpilih, Prabowo menerbitkan Inpres Nomor 01 Tahun 2025 tentang efesiensi anggaran. Kebijakan Prabowo, tentu berdampak bagi pemerintahan Lewerisa-Vanath ketika kampanye diakronim LAWAMENA.
Sebab, ditengah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang minim, APBD Maluku senilai Rp 3,3 trilyun, dibagi untuk bayar hutang PT SMI dan belanja pegawai serta bayar hutang pihak ketiga terkuras habis.
Ini berdampak bagi pengentasan kemiskinan ektrim, persoalan pendidikan, kesehatan dan pembangunan di sektor infrastruktur lainya.
Untuk itu, salah satu anggota DPRD Provinsi Maluku, Lucky Wattimury berharap, Gubernur Maluku usul ke Pempus agar efesiensi anggaran tidak berlaku di daerah ini.
“Ini harus diperjuangkan ke pusat. Pak Gubernur khan punya kedekatan dengan Pak Prabowo. Bisa (minta bebaskan efesiensi anggaran) secara baik-baik. Masalah kita khan rumit dan kompleks,”kata Wattimury kepada wartawan, Senin (17/3/2025).
Bahkan, ingat politisi senior PDIP ini saat kampanye Pilgub Maluku, Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath kampanye mengatakan, pilih pemimpin yang dekat dengan Presiden.” Ada videonya. Sekarang satukan tekad, kita maju dekati Presiden demi kepentingan Maluku kesepan,”harapnya.
Mantan Ketua DPRD Provinsi Maluku ini mengigatkan, jika efesiensi itu dibebaskan dari Maluku, sangat membantu karena APBD Maluku, sangat kecil sebanyak Rp 3,3 trilyun lebih banyak dipakai untuk belanja birokrasi sebesar 60 persen pengembalian hutang PT SMI Rp 137 miliar setiap tahun serta hutang pihak ketiga Rp 72 miliar.
“Lalu rakyat dapat apa. Hutang PT SMI berat sekali. PAD kita hanya Rp 600 miliar lebih. Ada persoalan yang mesti diselesaikan oleh Pemda lewat program pembangunan yang butuh uang tidak sedikit. Tapi faktanya kita terkendala oleh anggaran,”tandasnya.
Tak hanya disitu, dia mengaku, problem Maluku saat ini adalah, masalah kemiskinan. Bahkan, ada tiga daerah di Maluku, masuk kemiskinan ektrim. Pendidikan di Maluku juga jauh tertinggal dari daerah lain baik itu autput dan kualitasnya.
“Apalagi, ada kebijakan Gubernur bangun sekolah-sekolah di 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar). Ini uang dari mana lagi. Harus ada langkah-langkah antara Pemda dan DPRD. Sehingga ruang-ruang ketersediaan anggaran untuk bangun Maluku selalu ada,”ingatnya.
Dia kuatir, jika kebijakan efesiensi anggaran tidak dicari solusi Maluku dikemanakan. “APBD sudah kecil, baru masalah sangat banyak yang mesti diselesaikan. Oleh karena itu, ini tugas berat bagi Gubernur dan Wakil Gubernur,”terangnya.
Meski begitu, Wattimury mengaku, Lewerissa-Vanath belum lama pimpin Maluku.”Jadi berikan kesempatan beliau-beliau ini menunjulan kinerja mereka. Jangan membolak balik situasi seolah-olah mereka tidak mampu lagi,”ingatnya.
Soal, Gubernur mengeluh terkait pengembalian hutang PT SMI ditengah efesiensi anggaran, dia menilai.” Kalau mengeluh tidak apa-apa. Biar mengeluh kita tahu ada masalah apa dengan daerah ini. Itu (mengeluh) cara yang baik menurut saya. Beliau tidak mau menutupi fakta. Biar mengeluh kita tahu dan mari kita bicarakan dan berjuang bersama-sama,”pungkasnya.(EVA)
Discussion about this post