AMBON (info-ambon.com)-Persiapan pembangunan Sekolah Rakyat tengah dilakukan. Ini untuk menjawab komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam membangun program pendidikan berasrama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Saudah Tethool mengaku, persiapan pembangunan Sekolah Rakyat, tengah dilakukan.
“Persiapan sekolah rakyat sementara dilakukan dan kami komisi IV sudah mempertanyakan pemenuhan persyaratan pembangunan sekolah rakyat ini. Paling utama soal lahan, di mana sesuai syarat pembangunan sekolah rakyat harus memiliki lahan seluas 6,2 sampai 7,62 hektar,” ungkap Saudah, kepada wartawan di Ambon, Rabu (28/5/2025).
Politisi Gerindra ini mengaku untuk syarat lahan belum dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Maluku, namun sedang dicari. Meski demikian, masalah lahan dikembalikan kepada Kabupaten/Kota.
“Kalau syarat ini kita di Provinsi tidak punya lahan, namun sementara dicari dan sementara dikembalikan ke Kabupaten/Kota untuk sekolah rakyat dan beberapa kabupaten sudah memenuhi syarat semisal Maluku Tenggara dan Aru, Sementara Kabupaten lainya belum memenuhi syarat,”jelasnya.
Meski demikian terkait sekolah rakyat (SR) itu komisi IV akan mengawal soal Boarding School yang mana dari anak anak SD sampai SMA agar tidak ada tebang pilih.
” Selain itu kami ultimatum agar data Program Keluarga Harapan (PKH) tak digunakan. Tujuan dari SR ini untuk anak anak yang tidak mampu atau yang orang tuanya lemah dalam hal ekonomi karena anak anak ini akan tinggal di Asrama dan segala biaya pendidikan ditanggung Negara dan Kami dari komisi tetap mendukung PSN soal Sekolah rakyat karena program ini bukan sekedar membangun fasilitas pendidikan, tetapi sebuah langkah strategis untuk memberdayakan masyarakat miskin?”paparnya.
Untuk itu, lanjut dia, pihaknya minta agar semua datanya itu divalidasi dan diverifikasi kembali. Kalau andai saja kita pakai data PKH maka akan ada like and thislike dalam hal penerimaan siswa yang seharusnya masuk sesuai standar yang ditetapkan.
“Kan jelas aturan itu hanya untuk anak anak yang benar benar kurang mampu. Karena itu kita tidak mau menggunakan data PKH sebab banyak manipulasi disana,”sebutnya.
“Kalau ikut betulkan banyak yang tidak pantas untuk menerima PKH tetapi mereka dimasukkan, makanya komisi IV menegaskan untuk divalidasi datanya untuk Sekolah Rakyat. Kami tetap menduduki tetapi soal data harus diverifikasi dengan baik karena tujuan dibangunnya sekolah rakyat ini adalah untuk memutus mata rantai kemiskinan,” ujarnya
Lebih lanjut Kader Gerindra Maluku itu juga mengaku membahas soal Asrama yang nantinya ditinggali Siswa hingga jatah penerimaan Jumlah Siswa pada Sekolah Rakyat Dimaksud.
“Kita juga bahas bagaimana nasib anak anak SD yang harus jauh dari orang tua dan harus menginap di Asrama, namun ada kabar baik karena akan dipertimbagkan soal ibu asuh dan orang tua Asrama untuk disiapkan.
Terkait jumlah yang akan ditampung di setiap sekolah rakyat sebanyak 1000 Murid (SD-SMA). Selain itu di setiap ruang belajar (Rumbel) akan diisi 25 Murid,” Tandas Saudah. (EVA)
Discussion about this post