SBB (info-ambon. com)- Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) mencatat sejumlah capaian penting dalam 100 hari pertama masa kepemimpinan Bupati Asri Arman dan Wakil Bupati Selvianus Kainama. Pasangan kepala daerah yang dilantik pada 20 Februari 2025 ini mengusung reformasi birokrasi, pelayanan publik, dan penguatan ekonomi lokal sebagai prioritas awal pembangunan.
Ketua Umum Mimbar Peradaban Indonesia (DPD MABAR Maluku), Saldy Matdoan, menyambut baik langkah dan apresiasi kepada Bupati dan Wakil Bupati SBB.
“Reformasi birokrasi ini membuka ruang baru untuk meritokrasi dan pelayanan publik yang lebih responsif,” ujar dia dalam rilis tertulis yang diterima Redaksi info-ambon.com di Ambon, Senin (2/6/2025).
Program kerja 100 hari bukan sekadar pencitraan politik, tetapi menjadi pondasi untuk arah pembangunan jangka menengah dan panjang.
“Komitmen kami adalah membangun pemerintahan yang inklusif, transparan, dan hadir untuk rakyat,” katanya.
Langkah awal reformasi dimulai dengan perombakan struktur birokrasi. Sebanyak 11 pejabat eselon II digeser, dan beberapa jabatan strategis diisi oleh putra-putri daerah yang dianggap memiliki integritas tinggi.
Pemkab juga meluncurkan sistem evaluasi mingguan bagi OPD, yang dipimpin langsung oleh Bupati, untuk memastikan akuntabilitas dan kecepatan layanan pemerintah.
Pemkab turut meluncurkan aplikasi “SBB Cepat” sebagai kanal pengaduan daring masyarakat. Aplikasi ini telah diunduh lebih dari 2.000 kali sejak akhir Maret dan digunakan untuk memantau layanan publik secara real time.
Di sektor pendidikan, pemerintah daerah membebaskan biaya seragam sekolah untuk siswa SD dan SMP negeri. Sementara itu, 18 ruang kelas di tiga kecamatan direhabilitasi karena rusak berat.
Untuk sektor kesehatan, Puskesmas di Kecamatan Kairatu Barat ditingkatkan menjadi puskesmas rawat inap. Selain itu, 20 tenaga medis baru direkrut untuk melayani wilayah terpencil seperti Kelang dan Buano.
Untuk mendorong pemulihan ekonomi lokal, Pemkab menggandeng UMKM dan koperasi mendirikan sentra pengolahan sagu di Elpaputih yang diproyeksikan menyerap 150 tenaga kerja dalam dua tahun.
Sementara itu, program “Pasar Tani Amanusa” menghubungkan petani dan konsumen tanpa perantara. Selama dua bulan terakhir, program ini berhasil meningkatkan pendapatan petani hingga 17 persen.
Di sektor sosial budaya, Pemkab membentuk Forum Komunikasi Negeri Adat guna membahas batas wilayah, pemekaran desa, dan status dusun. Salah satu capaian penting adalah tercapainya kesepakatan awal untuk pemekaran dua desa baru di Pulau Buano.
Di bidang infrastruktur, proyek perbaikan jalan sepanjang 22 kilometer dari Kairatu menuju Luhu mulai dikerjakan. Akses jalan ke beberapa dusun terpencil juga mulai dibuka.
Selain itu, program “Penerangan untuk Semua” telah memasang 74 titik lampu tenaga surya di wilayah tanpa akses listrik dari PLN.
Wakil Bupati Selvianus Kainama meluncurkan program “Pemuda Bangkit” yang menyediakan pelatihan digital marketing dan pertanian terpadu bagi 300 pemuda. Program ini didukung oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga serta mitra swasta dan tengah diperluas ke lima kecamatan lainnya.
Untuk menjamin transparansi tata kelola keuangan, Pemkab menggandeng Inspektorat Provinsi Maluku untuk melakukan audit awal terhadap penggunaan dana hibah dan bansos. Hotline pengaduan masyarakat juga dibuka dan telah menerima lebih dari 400 laporan, dengan 62 persen di antaranya sudah ditindaklanjuti.
Pemkab juga menemukan 1.322 data fiktif penerima bantuan sosial setelah melakukan verifikasi berbasis NIK.
Sebagai simbol pelestarian lingkungan dan ketahanan pangan lokal, Bupati Asri meluncurkan Gerakan “Tanam Seribu Sagu”. Program ini direspons positif oleh pelajar dan kelompok tani perempuan di berbagai kecamatan.
Puncak dari 100 hari kerja ini ditandai dengan kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke SBB pada 28 April 2025 untuk meresmikan Jembatan Halamahu. Presiden memberikan apresiasi atas kerja cepat dan terukur yang dilakukan pemerintah daerah.
Sebagai bagian dari perencanaan jangka menengah, Pemkab mulai menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030 secara partisipatif. Draf awalnya sudah dipublikasikan dan menerima lebih dari 280 masukan dari masyarakat dan akademisi.
“Dengan kolaborasi yang kuat dan arah pembangunan yang jelas, kami optimistis SBB akan menjadi kabupaten yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing,” tutup Matdoan. (EVA)
Discussion about this post