AMBON (info-ambon.com)-Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Cipayung Maluku menggelar aksi demonstrasi di depan Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Maluku, Jalan Sultan Hasanuddin, Tantui, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Senin (1/9/2025).
Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan berbagai tuntutan yang mencerminkan keresahan masyarakat terhadap kondisi sosial-politik nasional maupun daerah. Demonstrasi ini juga menjadi bagian dari gelombang aksi yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia.
Unjuk rasa ini mendapat perhatian langsung dari Kapolda Maluku, Irjen Pol Dadang Hartanto, yang hadir menemui para mahasiswa di tengah aksi.
“Saya hormati dan saya cintai seluruh mahasiswa. Saya hadir di sini untuk mendengarkan langsung aspirasi yang disampaikan adik-adik sekalian,” ujar Kapolda Dadang dari atas panggung aksi.
Kapolda menegaskan, seluruh aspirasi yang disampaikan akan ditampung dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan institusi kepolisian.
“Terima kasih kepada adik-adik yang telah menyampaikan pendapat secara tertib. Semoga aksi ini membawa kemajuan bagi kita semua,” tambahnya.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan oleh perwakilan massa, Abubakar Mahu, disebutkan bahwa gelombang demonstrasi nasional yang melibatkan mahasiswa, buruh, petani, nelayan, dan masyarakat sipil, merupakan bukti meningkatnya keresahan rakyat terhadap arah kebijakan negara.
“Negara sering kali lebih berpihak pada elite dan korporasi besar, sementara rakyat kecil justru menanggung beban. Maluku sebagai daerah kaya sumber daya namun masih tertinggal, tidak boleh tinggal diam,” ujar Abubakar.
Menurutnya, persoalan nasional juga dirasakan rakyat Maluku, seperti kekerasan aparat, ketidakadilan hukum terhadap masyarakat adat, eksploitasi tambang, kenaikan pajak, dan proyek pembangunan yang dinilai tidak pro-rakyat.
10 Tuntutan OKP Cipayung Maluku
Dalam aksi ini, massa menyampaikan 10 poin tuntutan, yang disebut sebagai suara rakyat Maluku:
1. Usut tuntas kekerasan dan pembunuhan warga, termasuk kasus pengemudi ojek online, dan tangkap oknum aparat yang terlibat.
2. Reformasi menyeluruh institusi Polri, serta desakan kepada DPR/DPRD agar tetap menjaga amanah rakyat.
3. Tolak kenaikan gaji dan tunjangan DPR, penolakan terhadap kebijakan pajak baru, dan desakan pengesahan RUU Perampasan Aset.
4. Cabut UU Cipta Kerja (Omnibus Law) yang dinilai merugikan buruh, masyarakat kecil, dan lingkungan hidup.
5. Sahkan RUU Daerah Kepulauan, serta reformasi kepolisian sebagai solusi keadilan bagi wilayah kepulauan.
6. Cabut izin PT. Batu Licin dan PT. Waragonda, serta bebaskan dua warga adat Haya yang saat ini ditahan aparat.
7. Tangani pencemaran lingkungan akibat tambang emas ilegal di Gunung Botak yang menggunakan bahan kimia berbahaya.
8. Dorong pembangunan ekonomi rakyat Maluku melalui hilirisasi perikanan, sagu, serta evaluasi proyek Maluku Integrated Port agar benar-benar berpihak kepada masyarakat.
9. Prioritaskan putra daerah Tanimbar dalam pengelolaan Blok Masela.
10. Kembalikan makna sejati Otonomi Daerah, agar rakyat dapat menentukan arah pembangunan sesuai karakteristik wilayahnya.
Para orator menegaskan, tuntutan ini bukan semata suara mahasiswa, melainkan jeritan petani, nelayan, buruh, masyarakat adat, dan seluruh rakyat kecil yang selama ini terpinggirkan.
Hingga aksi berakhir, situasi tetap kondusif dengan pengamanan ketat aparat, dan tidak terjadi gesekan antara peserta aksi dan pihak kepolisian. (EVA)
Discussion about this post