AMBON (info-ambon.com)-Ketua Majelis Latupati Kota Ambon, Reza Valdo Maspaitelta memberikan penganugrahan gelar kehormatan adat kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Menkopolhukam RI) Mahfud MD pada 28 Oktober 2023 pada saat
Melakukan kunjungan kerja (Kunker) di Kota Ambon.
Dari kunjungan itu, Mahfud diberi
penganugrahan gelar kehormatan Adat Ane Elake Kerike Mimise, Kai Kele Kuru, Kai Aramauke Tamata Bokala Mei Maluku, yang artinya pemimpin besar jujur dan berani pelindung masyarakat Maluku.
Menanggapi itu, Ketua Latupati Kota Ambon, Reza Valdo Maspaitella mengatakan, jika ada pandangan masyarakat bahwa gelar adat yang diberikan Latupati kepada Mahfud MD bernuansa politik tidaklah masalah, karena sesungguhnya niat sebenarnya dari pemberian gelar adat tidak seperti yang ditudingkan.
“Kalau ada masyarakat yang beranggapan seperti itu, maka kita tidak bisa salahkan karena memang ini adalah tahun politik. Jadi apapun yang sedang dilaksanakan oleh siapa saja pasti kesannya politik. Apalagi pak Mahfud saat ini sebagai Cawapres, jadi kita tidak mungkin menyalahkan,” katanya kepada wartawan di Ambon, Minggu (30/10/2023).
Dijelaskan, maksud atau inisiatif Latupati Kota Ambon terkait pemberian gelar adat ke Mahfud MD, ada kaitan dengan
program rencana kerja Latupati di tahun 2023, salah satunya adalah konsentrasi program kepada jujaro mungare atau pemuda pemudi negeri adat di Kota Ambon.
Dimana, momentum sumpah pemuda digunakan sebagai titik awal membangkitkan semangat, dan mengubah cara pandang mudah mudi, yang belum memahami sumpah pemuda dan bagaimana proses serta mencapai titik sumpah pemuda itu serta keterlibatan nyong Maluku saat itu.
“Mereka yang kurang memahami tentang sumpah pemuda, sehingga Latupati ingin mengangkat kembali agar supaya generasi adat ini mengetahui bahwa, para leluhur sebelum kita di Maluku, memiliki peribadi yang unggul di jaman itu.
Salah satunya adalah integritas kejujuran, kedua berani dalam membuat sesuatu yang bersifat positif. Muda mudi kita harus mengenal sejarahnya,” sebut dia.
Dijelaskan, pembicaraan dengan Mahfud bukan baru satu bulan yang lalu, tetapi sudah cukup lama, namun tidak diketahui perkembangan politik bangsa dirinya dipercayakan sebagai Calon Wakil Presiden.
Hasil pembicaraan itu katanya, ingin menggerakkan generasi muda Maluku harus seperti leluhurnya dimasa lalu, berani unggul dan berintegritas. Sebagaimana penyampaian Soekarno, Indonesia tanpa Maluku, bukanlah Indonesia karena peran leluhur saat itu.
Namun kini, terperosok dari yang terkaya terpintar, termaju, sekarang menjadi paling termiskin dan sebagainya. Adanya proses pembicaraan itu sebut dia, sehingga oleh Mahfud terima.
“Saya kemudian bicara saat itu, ke Pak Mahfud agar bagaimana jadikan beliau sebagai sosok, agar bisa menjadi penyemangat bagi kita. Saya sampaikan menemukan sosok itu di orang Maluku hari ini Pak . Saya bilang mau minjam pak Mahfud untuk bagaimana bapak menjadi sosok bagi kami, memberikan inspirasi bagi kami. Ini yang menjadi cikal bakal gelar adat itu diberikan, sebelum beliau jadi cawapres, dan tidak ada unsur Politik” tandasnya.
Ditanya tanggapan masyarakat, kenapa gelar adat ke Mahfud tidak diberikan sejak kedatangannya bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ke Maluku Juni 2023 lalu. Ia menjelaskan, kedatangan Mahfud saat itu bersifat kunjungan agenda pemerintahan sehingga tidak bisa dicampur adukan. Apalagi kunjungan saat itu ke MBD bukan Kota Ambon.
“Kunjungan itu kan ke MBD bukan kota Ambon. Kemudian program jujaro mungare ini dibuat bertepatan dengan hari lahir sumpah pemuda, kami ingin memperlihatkan bagaimana sosok dari Pak Mahfud bisa jadi sombar, maka kita berikan gelar penghormatan adat itu. Maksud kami ini polos. Bukan karena Cawapresnya tetapi sebelum itu saya sudah bicarakan soal ini, tujuan untuk anak mudah. Karena ini sudah tahun politik jadi bisa di pahami lah kalau ada pendapat masyarakat seperti itu,” ungkap Maspaitella. (EVA)
Discussion about this post