NAMLEA (info-ambon.com)-Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Buru menggelar Rapat Pleno, yang digelar pada 21 Mei 2024 (21/5/2024) di ruang pertemuan Bupati.
Rapat ini bertujuan untuk
merumuskan strategi, dan mengkoordinasikan langkah-langkah konkret
yang ditetapkan melalui program kerja tahunan, guna mempercepat
perluasan akses keuangan bagi masyarakat Kabupaten Buru.
Penjabat Bupati Buru yang diwakili oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra, Nawawi Ibrahim Tinggapy menekankan, pentingnya akses keuangan yang inklusif sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi daerah.
“Kami berkomitmen untuk
meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Kabupaten Buru. Akses keuangan yang lebih luas akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Pelaksanaan Rapat Pleno TPAKD bertujuan untuk merumuskan
program kerja peningkatan akses Keuangan yang akan
dilaksanakan pada tahun 2024, melalui kolaborasi antara
pemerintah daerah, industri jasa keuangan dan stakeholder
lainnya yang tergabung dalam TPAKD Kabupaten Buru, antara
lain:
Pertama, menggali potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan dengan menggunakan produk dan layanan jasa keuangan dalam rangka
pemerataan ekonomi dan kemandirian daerah, mendorong optimalisasi potensi sumber dana di daerah dalam rangka memperluas penyediaan
pendanaan produktif antara lain untuk mengembangkan UMKM, usaha rintisan (start up business) dan membiayai pembangunan sektor prioritas.
Kedua, mendukung program pemerintah dalam upaya meningkatkan tingkat
literasi dan inklusi keuangan di Indonesia
Dan ketiga, melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan akses keuangan di
daerah.
Kepala Sub Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Kantor OJK Provinsi Maluku, Stella M. Mattitaputty memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Buru yang telah ikut mendorong percepatan peningkatan inklusi
keuangan melalui pembentukan TPAKD dan penetapan program kerja yang berlangsung hari ini.
“TPAKD merupakan
salah satu upaya strategis mendukung tercapainya pemenuhan target indeks
inklusi keuangan sebesar 90% pada akhir tahun 2024 sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang pada akhirnya memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Selanjutnya, Mattitaputty menggarisbawahi peran penting TPAKD dalam upaya peningkatan kesejahteraan ini dapat dilakukan dengan berbagai program prioritas dan inisiatif Pemerintah Daerah termasuk program kerja kolaborasi antar OPD melalui TPAKD Kabupaten Buru, yang siap didukung penuh oleh OJK. Kolaborasi program kerja antar OPD ini akan lebih memberikan daya dorong yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buru.
“Hasil rapat pleno TPAKD Kabupaten Buru akan memprioritaskan penguatan kapasitas kepada para pelaku UMKM yang membutuhkan
pendampingan dan peningkatan literasi keuangan dalam hal pengelolaan keuangan usaha yang lebih baik,” lanjut dia.
Selain itu, harapan terhadap program kerja TPAKD dari anggota tim salah satunya Dinas Perikanan yang saat ini melihat potensi budidaya perikanan nila melalui kolaborasi dengan Dinas Pertanian memberikan dampak ekonomi bagi petani dan nelayan
Rektor Universitas IQRA Buru juga menyampaikan pentingnya
kolaborasi OJK, BI dan Lembaga Pendidikan untuk melakukan sosialisasi dan edukasi keuangan kepada Gen Z dan milenial menjadi hal penting yang harus menjadi bagian dari program kerja TPAKD Buru.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Maluku, Roni Nazra selaku Pengarah TPAKD menambahkan, TPAKD merupakan forum koordinasi yang sangat penting bagi pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam percepatan akses keuangan di daerah, guna mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan mendukung kemandirian daerah dan ke depan perluasan akses Keuangan membutuhkan strategi dan inovasi yang tepat agar masyarakat dapat lebih memahami dan memiliki akses seluas-luasnya ke produk jasa keuangan. (EVA)
Discussion about this post