AMBON(info-ambon)- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, terus berupaya menggalakkan berbagai program dalam rangka penurunan stunting di Maluku.
Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, khususnya anak-anak Maluku agar dapat tumbuh sehat dan cerdas.
“Program pencegahan stunting merupakan bagian dari upaya untuk memberikan perlindungan anak. Terkait dengan itu, Pemprov Maluku telah membentuk Kabupaten/Kota Layak Anak. Dimana telah terbentuk di Kota Ambon, Kabupaten Buru dan Maluku Tenggara,” kata Gubernur Maluku Murad Ismail saat menghadiri pertemuan Koordinasi Terpadu Percepatan Penurunan Stunting dan Gizi Buruk di Aula Kantor Bupati Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), Selasa (27/10/2020).
Gubernur manjelaskan, percepatan pencegahan stunting di Maluku telah diarahkan pada beberapa pilar. Antaranya, komitmen dan visi kepempimpinan, kampanye dan komunikasi perubahan perilaku, konvergensi koordinasi dan konsultasi program pusat daerah dan desa serta Ketahanan Pangan dan Gizi.
Pilar-pilar ini, kata Murad, telah dilaksanakan Pemprov Maluku yang didukung juga oleh komitmen dan kerja keras dari Duta Parenting Maluku, Widya Murad Ismail yang telah melakukan berbagai kunjungan kabupaten/kota.
Di kesempatan itu, Mantan Dankor Brimob RI, ikut memberikan apresiasi kepada Pemkab Maluku Tenggara, yang telah berkomitmen untuk membentuk Kabupaten Layak Anak berdasarkan kriteria yang ditentukan.
“Saya berharap dengan kehadiran Pemkab Maluku Tenggara sebagai Kabupaten Layak Anak dapat berdampak bagi upaya percepatan pencegahan Stunting di Maluku,” kata Murad.
Ditempat yang sama, Duta Parenting Maluku Widya Murad Ismail mengatakan, suatu kebanggan tersendiri karena dalam satu setengah hari dirinya bisa mengunjungi empat Desa Stunting yakni Ohoi Dian Darat, Mastur, Ohoi Uwat, Ohoi Mun Esoy. Ditambah dua desa yakni Ohoi Watsin dan Ohoi Lerehoilim.
“Saya begitu senang dapat bertemu dengan bapak ibu dari Desa Lokus Stunting yang telah saya kunjungi,” katanya.
Istri orang nomor satu di Maluku ini mengaku, kedatangan dirinya sebagai Duta Parenting Maluku di Kabupaten Maluku Tenggara telah sesuai tugasnya, yaitu ikut terlibat dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat provinsi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan stunting.
Selain itu, Widya juga terus mendorong pemberdayaan masyarakat melalui Tim Penggerak PKK se-provinsi Maluku dalam melaksanakan intervensi Stunting melalui Posyandu untuk penguatan 1.000 hari pertama kehidupan anak.
“Jika masih ada berbagai masalah di daerah ini, terkait upaya pencegahan dan penanggulangan stunting yang ingin disampaikan kepada saya selaku Duta Parenting Maluku, dengan senang hati saya ingin mendengarkan,” ujarnya.
Menurut Widya, dari hasil kunjungannya bersama beberapa OPD Provinsi Maluku dan Kabupaten Maluku Tenggara, bisa dilihat kemajuan dan juga masalah yang masih menjadi tantangan dan yang juga akan diselesaikan bersama.
“Semoga tahun depan, saat saya berkunjung lagi ke Malra untuk melakukan monitoring dan evaluasi, intervensi terhadap permasalahan sudah dilakukan sehingga prevalensi stunting semakin menurun,” harapnya.
“Harapan saya, kita bersama-sama secara terpadu membangun desa sehingga tidak ada lagi anak anak yang bermasalah kurang gizi dan stunting,” sambung Widya.
Sementara itu, Bupati Kabupaten Malra Muhammad Thaher Hanubun mengatakan, kegiatan Pertemuan Koordinasi Terpadu Percepatan Penurunan Stunting dan Gizi Buruk di Kabupaten Maluku Tenggara merupakan suatu langkah strategis yang patut diapresiasi karena dihadiri Gubernur Maluku Murad Ismail bersama Duta Parenting Maluku Widya Murad Ismail.
“Saya atas nama pemerintah dan masyarakat Maluku Tenggara mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya, kepada Bapak Gubernur dan Ibu Widya Murad Ismail, yang sangat peduli dan secara konsisten memberikan perhatian serius dalam upaya penanganan stunting di daerah Maluku termasuk Kabupaten Maluku Tenggara,” katanya.
Menurut Bupati, stunting telah menjadi isu sentral dan strategis dewasa ini. Kesepakatan global negara-negara anggota PBB, dalam ketetapan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), menempatkan Stunting sebagai salah satu tujuan yang harus dicapai, yakni Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik.
“Stunting di Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 2018 saat kami mulai memimpin, angka prevalensi stunting tercatat 30,01 persen. Tahun 2019 turun menjadi 27,01 persen. Selanjutnya data per bulan Juni Tahun 2020, turun lagi menjadi 23,82 persen,” ujarnya.
Hal ini, lanjut Bupati, sejalan dengan tingkat kemiskinan di Kabupaten Maluku Tenggara, yang dalam periode tersebut, juga mengalami penurunan yakni 23,27 persen di Tahun 2018 turun menjadi 22,75 persen di tahun 2019. Hal ini menggambarkan korelasi antara tingkat kemiskinan dengan stunting di Kabupaten Maluku Tenggara.
“Meskipun Tren kedua indikator tersebut semakin menurun, namun angka prevalensi stunting sebesar 23,82 persen tentu masih cukup tinggi. Untuk itu, perhatian, dukungan dan kerja sama, guna menurunkan angka prevalensi tersebut masih diperlukan dan harus lebih ditingkatkan lagi,” lanjutnya.
Sebagaimana diketahui, dalam pertemuan koordinasi ini, dilakukan Penyerahan Rekomendasi Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Pemprov Maluku dengan Pemkab Malra Tahun 2020,
Pemprov Maluku memberikan sejumlah bantuan kepada Pemkab Malra. Bantuan tersebut diantaranya penyerahan SK Gubernur Maluku tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Jalan Trans Kei Besar ke Pemkab Malra, bantuan operasional PAUD sebesar Rp 5 juta dan bingkisan kasih berupa sembako kepada anak-anak Stunting.
Dilanjutkan dengan Pencanangan Kabupaten Layak Anak yang ditandai dengan Penekanan Tombol Sirine. Penekanan Tombol ini dilakukan secara bersamaan antara Gubernur Maluku dengan Bupati Malra, didampingi Ibu Widya Murad Ismail dan Ibu Eva Eliya Hanubun.
Pertemuan ini, dihadiri Ketua TP PKK Kabupaten Maluku Tenggara Eva Eliya Hanubun, Forkopimda Maluku diantaranya Sekda Maluku Kasrul Selang, Kadis Kesehatan Meikyal Pontoh, Kadis Sosial Sartono Pining, Kadis Kehutanan Sadli Lie, Kadis Perindag Elvis Pattiselano, Kadis Kelautan dan Perikanan Abdul Haris, Kepala Dispar Maluku Marcus J. Pattinama, Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury dan Anggota Komisi II DPRD Maluku Dapil Kabupaten Maluku Tenggara Saodah Tethol.(HMS/PJ)
Discussion about this post