AMBON (info-ambon.com)-Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Maluku menggelar rapat koordinasi (rakor) fraksi se-Maluku di salah satu Hotel di Kota Ambon, Ahad, (1/6/2025). Rakor dengan tema “Terus Berjuang untuk Maluku yang Sejahtera” dihadiri oleh jajaran pengurus pusat dan daerah, termasuk Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, Komarudin Watubun, dan Ketua DPD PDIP Maluku, Benhur G. Watubun, serta seluruh anggota legislatif fraksi PDIP dari DPR RI, DPRD Provinsi, hingga DPRD kabupaten/kota se-Maluku.
Kegiatan ini bertepatan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni 2025 dan dimaknai sebagai upaya penguatan ideologi partai sekaligus konsolidasi politik.
Dalam sambutannya, Benhur menekankan pentingnya seluruh kader partai menjaga serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia menegaskan bahwa PDIP memegang teguh Pancasila sebagaimana digagas oleh Soekarno pada 1 Juni 1945.
“Pancasila menjadi dasar konservasi bagi perjuangan kita sekaligus penuntun arah gerakan politik. Ideologi kita adalah Pancasila, dan Pancasila yang kita pegang adalah Pancasila 1 Juni 1945,” kata Benhur.
Menurut Benhur, rapat ini tidak hanya sebagai forum koordinasi teknis, tetapi juga sebagai momen penting untuk merumuskan sikap politik partai ke depan. Ia menyoroti berbagai persoalan nasional yang belum terselesaikan dan dampaknya yang dirasakan hingga ke tingkat daerah.
“Banyak kebijakan dari pusat tidak memiliki arah implementasi yang jelas di bawah. Karena itu, kita harus mampu menggagas solusi dari persoalan yang terjadi di daerah,” ujar Benhur.
Ia juga mengingatkan kepada seluruh fraksi PDIP harus mengambil peran aktif dalam memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada rakyat. “Tugas kita bukan sekadar mengamankan kebijakan pusat, tapi juga mengkolaborasikan seluruh kepentingan di tingkat pemerintahan,” ucapnya.
Lebih lanjut, Benhur menyebut peran PDIP sebagai penjaga pemerintahan harus diiringi dengan langkah konkret dan sesuai dengan arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Namun, ia menegaskan bahwa partai tetap harus menyuarakan kritik konstruktif terhadap kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat.
“Kita tidak bisa hanya menjadi bagian dari proses formal yang sekadar mengamini keputusan. Kita harus tampil berbeda, mengambil peran politis, bahkan menghasilkan produk politik yang lebih progresif dan berpihak,” kata Benhur.
Rakor ini menjadi langkah awal PDIP Maluku dalam menyiapkan strategi politik menghadapi berbagai tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat daerah, sekaligus mempertegas komitmen ideologis partai di tengah dinamika nasional. (EVA)
Discussion about this post