AMBON (info-ambon.com)- Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon dalam hal ini Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Ambon berhasil mencapai bahkan melebihi target tahun 2021 sebesar 7.763 peserta namun yang dicapai adalah sebesar 7.897 peserta KB baru atau 101,3 persen.
Pencapaian ini menjadi salah satu alasan BKKBN Pusat memberikan 2 penghargaan bagi Kota Ambon lewat DPPKB yakni sebagai juara terbaik satu untuk Pengelola Program Bidang Pengendalian Penduduk Tahun 2021, dan terbaik satu Pengelola Kampung Keluarga Berkualitas Tingkat Provinsi Maluku.
“Penilaian dari BKKBN juga didasarkan pada beberapa aspek diantaranya terdapat penurunan angka kelahiran total TFR dari 2,04 menjadi 2,00 artinya bahwa rata-rata keluarga di kota ambon mempunyai 2-3 orang anak saja,” kata Walikota Ambon, Richard Louhenapessy dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten II Sekretaris Kota Ambon, Fahmi Salatalohy pada Rapat Pengendalian Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Tahun 2022 di Hotel Marina, Rabu (13/4/2002).
Dikatakan, selain dua penghargaan tersebut Kota Ambon juga menempati urutan ketiga terbaik dari 514 Kabupaten/kota yang melaksanakan program Dahsat (Dapur Sehat atasi Stunting) dimana Kelurahan Kudamati sebagai eksekutor pelaksana program.
“Ini menjadi bagian dari upaya percepatan penurunan stunting di kota Ambon, untuk mencapai target nasional 14 persen sesuai keinginan Bapak Presiden Joko Widodo,”jelasnya.
Menurutnya, langkah-langkah strategis yang tepat harus diambil untuk upaya penurunan angka Stunting, namun dampak dari pandemi juga harus mendapat perhatian. “Selain masalah Stunting, dampak pandemi COVID -19 juga harus mendapat perhatian karena sangat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan tidak terkecuali untuk program KKBPK ke depan,” katanya.
Lebih jauh Walikota ingatkan bahwa DPPKB Kota Ambon, dengan kekuatan lini depannya dapat mewujudkan tujuan mulia mensejahterahkan keluarga di Kota Ambon.
“DPPKB Kota Ambon diharapkan dpat memahami perubahan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat dan bergegas mengadaptasi konsep pendekatan program sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini. Selain itu kebijakan progran harus inklusif terhadap pruralitas yang ada di tegah masyarakat dan pengapresiasi nilai-nilai luhur budaya lokal yang ada,” demikian Walikota.
Sebagai informasi Rapat Pengendalian Program KKBPK Tahun 2022 di selenggarakan dengan tujuan untuk menyusun dan menyepakati berbagai kebijakan strategis dan langkah operasional program dalam rangka perwujudan sinegeritas dan sinkronisasi arah kebijakan bidang pengendalian penduduk dan KB antara BKKBN dan mitra terkait lainnya. (EVA)
Discussion about this post