DPRD Minta Pemprov Selamatkan RSUD Haulussy Ambon

AMBON (info-ambon.com)-Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Rovik Afifudin meminta Pemerintah Provinsi Maluku, agar menyelamatkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr M Haulussy Ambon.

“Saat ini banyak rumah sakit bertaraf internasional seperti RS Leimena dan RS Siloam. RSUD Haulussy sudah tertinggal. Kita harus selamatkan rumah sakit ini, “harap Afifudin, ketika Komisi IV dan Komisi I rapat dengan Inspektorat Provinsi Maluku dan manajemen RSUD Haulussy, terkait jasa tenaga kesehatan yang belum dibayarkan, Senin (28/8/2023).

Padahal, sebelumnya hanya ada beberapa rumah sakit seperti RSUD Haulussy, RS Al Fatah, RS GPM, dan sejumlah rumah sakit lainya.”Tapi, sekarang banyak rumah sakit yang sudah dibangun, sehingga sekarang banyak saingan,” ungkap.

Untuk itu, dia berharap, kedepan manajemen rumah sakit milik pemerintah daerah Provinsi Maluku itu, dibenahi pelayanan termasuk hak-hak para tenaga kesehatan diperhatikan.”Ini agar kedepan rumah sakit ini tidak lagi terjadi persoalan,”harapnya.

Soal, jasa Nakes di Rumah Sakit itu yang belum dibayarkan, dia berharap ada political wil dari Pemda dan pihak manajemen rumah sakit, agar mencari solusi penyelesaian.”Nah, kalau ada kendala panggil para nakes untuk jelaskan. Itu hak orang yang mesti dibayarkan,”desaknya.

Apalagi, ingat dia, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian ikut menyoroti persoalan yang terjadi RSUD Haulussy.”Pak Mendagri sudah mencontohkan hal buruk seperti di Maluku. Kita sudah berupaya datangi Kemenkes dan komisi terkait di pusat untuk mencari solusi. Tapi, ketika kita undang rapat tidak ada yang hadir kesalnya,”pungkasnya.

Sementara itu, anggota Komisi IV Djemi Pattiselano mengaku, pihaknya butuh kepastian pembayaran jasa Nakes. “Kita butuh kepastian. Artinya, harus ada kencing bayar. Sebab, manajemen RSUD Haulussy punya pengalaman buruk,”ingat Pattiselano, yang juga Ketua Fraksi PDIP DPRD Provinsi Maluku.

Untuk itu, Wakil rakyat dari daerah pemilihan Seram Bagian Timur ini berharap, pihak manajemen menyiapkan data secara tertulis agar dibacakan ketika rapat digelar.” Saya sarankan data-data dibacakan atau dibuat tertulis dan dianalisis dan disampaikan kepada nakes yang mengklaim. Kita prihatin manajemen dengan manajemen RSUD Haulussy,”kesalnya.

Sekedar tahu, sekitar Rp 21,6 miliar jasa tenaga kesehatan di rumah sakit itu sejak 2020 hingga saat ini belum dibayarkan. Akibatnya, para nakes seting melakukan aksi mogok memprotes hak mereka tak kunjung di bayarkan. (EVA)