AMBON (info-ambon.com)- Dalam upaya memperluas akses keuangan dan mendorong pembangunan ekonomi di daerah, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Maluku menggelar Rapat Koordinasi Daerah dan Rapat Pleno di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku.
Kegiatan ini diinisiasi oleh Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku yang terus mendorong sinergi lintas instansi guna mendukung pencapaian Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Hadir dalam rapat tersebut perwakilan dari OJK, Bank Indonesia, BPS, BPN, Kemenag, lembaga jasa keuangan, serta koordinator dan sekretaris TPAKD kabupaten/kota se-Maluku.
Kepala OJK Provinsi Maluku, Andi Muhammad Yusuf, dalam sambutannya menyampaikan pentingnya pemanfaatan Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) sebagai alat ukur tingkat inklusi keuangan. “IKAD memberikan gambaran tentang penggunaan, ketersediaan, dan kedalaman akses keuangan masyarakat di setiap kabupaten/kota,” ujarnya, Senin (2/6/2025).
Andi berharap, program kerja TPAKD dapat diarahkan untuk mencapai target IKAD 2025 dan 2029, serta mendukung visi pembangunan daerah “Transformasi Maluku Menuju Maluku yang Maju, Adil, dan Sejahtera Menyongsong Indonesia Emas 2045.”
Acara dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Ir. Sadali Ie, M.Si, IPU, mewakili Gubernur Maluku. Dalam sambutan Gubernur yang dibacakannya, Sadali mengapresiasi kontribusi TPAKD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Maluku yang mencapai 5,07 persen (yoy) pada triwulan I 2025, melampaui rata-rata nasional sebesar 4,87 persen.
Sebelum pleno berlangsung, peserta mengikuti sesi sosialisasi dan diskusi panel. Kepala Bappeda Maluku, Dr. Anton A. Lailossa, menyampaikan materi terkait arah kebijakan ekonomi daerah, sementara dari OJK Pusat, Puji Iman Siagian membahas peran TPAKD dalam mendukung inklusi dan indeks akses keuangan daerah.
Pleno TPAKD dipimpin oleh Kasrul Selang, Ketua TPAKD Provinsi Maluku sekaligus Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Maluku. Dalam rapat tersebut, disepakati sejumlah arah program kerja utama TPAKD Maluku 2025, antara lain:
• Pengembangan ekonomi daerah melalui business matching UMKM dan ekosistem keuangan inklusif berbasis komoditas unggulan.
• Perluasan akses keuangan melalui KUR sektor produksi, Kredit Ultra Mikro, Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), perluasan agen Laku Pandai, serta program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR).
• Digitalisasi UMKM melalui peningkatan merchant QRIS.
• Penguatan literasi dan inklusi keuangan melalui pemanfaatan produk pasar modal, Bulan Inklusi Keuangan (BIK), dan Bulan Literasi Keuangan (BLK).
Program tersebut diharapkan menjadi referensi bagi TPAKD kabupaten/kota untuk menyusun program kerja yang kontekstual dengan kondisi daerah masing-masing.
“Seluruh TPAKD di Maluku harus segera menetapkan dan menjalankan program kerja 2025, serta melakukan evaluasi menyeluruh di akhir tahun,” kata Sadali. (EVA)
Discussion about this post