BI: Gabungan Tiga Kota di Maluku Pada Februari 2024 Alami Deflasi

AMBON (info-ambon.com)- Realisasi Indeks Harga Konsumen (IHK) gabungan kota di Provinsi Maluku Februari 2024 mengalami deflasi.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Maluku Rawindra menyampaikan, perhitungan inflasi IHK pada gabungan kota di Provinsi Maluku pada Februari 2024, telah menambahkan Kabupaten Maluku Tengah, sehingga saat ini perhitungan tersebut berdasarkan pada 2 kota serta 1 kabupaten di Provinsi Maluku. Pada bulan Februari 2024, angka realisasi gabungan kota IHK di Provinsi Maluku secara bulanan mengalami deflasi sebesar -1,19% (mtm).

“Capaian tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan realisasi bulan Januari 2024 yang mengalami inflasi sebesar 0,19% (mtm). Sejalan dengan itu, realisasi inflasi gabungan kota di Provinsi Maluku jauh lebih rendah dibandingkan dengan angka inflasi nasional sebesar 0,37% (mtm),” katanya dalam rilis tertulis yang diterima Redaksi info-ambon.com di Ambon, Senin (4/3/2024).

Menurutnya, secara spasial, deflasi bersumber dari Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Ambon yang tercatat masing-masing sebesar –2,82% (mtm) dan –0,27% (mtm).

Sedangkan, deflasi lebih dalam tertahan oleh Kota Tual yang mengalami inflasi sebesar 0,53% (mtm).

Melandainya inflasi Gabungan Kota di Maluku didorong oleh penurunan angka inflasi pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau.

“Kelompok komoditas tersebut tercatat mengalami deflasi –2,90% (mtm), lebih rendah dibanding bulan sebelumnya yang mengalami inflasi 0,77% (mtm). Deflasi kelompok komoditas ini terutama bersumber dari deflasi pada komoditas cabai rawit dengan andil sebesar –0,33%,” terang Kepala BI.

Disebutkan, terjadinya deflasi pada Cabai Rawit sejalan dengan peningkatan pasokan Cabai Rawit pada daerah sentra produksi, yaitu Maluku Tengah. Selain itu, deflasi pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau juga berasal dari komoditas perikanan antara lain ikan cakalang, ikan selar, dan ikan layang dengan angka andil masing-masing sebesar -0,26% (andil, mtm), -0,24% (andil, mtm), dan -0,21% (andil, mtm), seiring dengan tingkat gelombang laut dalam kategori tenang-rendah.

“Terjadinya deflasi di Maluku juga bersumber dari kelompok Transportasi yang mengalami deflasi pada bulan Februari 2024. Angka realisasi Februari 2024 mengalami deflasi sebesar -0,74% (mtm), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar -0,86% (mtm). Realisasi utamanya disebabkan oleh komoditas Tarif Angkutan mengalami deflasi cukup dalam dengan andil sebesar -0,10% (andil, mtm), meskipun mengalami peningkatan dibandingkan realisasi bulan sebelumya sebesar -0,12% (andil, mtm). Angka deflasi tersebut seiring dengan normalisasi permintaan masyarakat pasca HBKN Nataru 2023,” kata dia.

Secara tahunan, lanjut kepala BI, pada bulan Februari 2024, tekanan inflasi gabungan kota IHK di Provinsi Maluku terkendali. Inflasi tahunan tercatat sebesar 3,02% (yoy), menurun signifikan dibandingkan realisasi bulan sebelumnya sebesar 4,12% (yoy). Inflasi tersebut lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi Nasional sebesar 2,75% (yoy). Meskipun demikian, tingkat inflasi gabungan kota di Provinsi Maluku tersebut masih berada di dalam rentang sasaran inflasi Nasional tahun 2024 yang ditetapkan pada rentang 2,5+1% (yoy).

“Realisasi inflasi Februari 2024 di Provinsi Maluku yang tetap rendah dan terkendali merupakan peran koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang terus memperkuat berbagai upaya sinergis, secara intensif untuk meredam terjadinya inflasi, khususnya yang berasal dari Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau. Untuk menghadapi risiko kedepan khususnya ketergantungan terhadap daerah sentra di luar daerah, TPID provinsi maupun kabupaten/kota terus merumuskan berbagai strategi untuk menurunkan risiko tekanan inflasi ke depan. Salah satu kegiatan yang dilakukan pada bulan Februari 2024 adalah kegiatan operasi pasar, rapat TPID dalam rangka persiapan HBKN Idul Fitri, gerakan tanam di Tual, dan juga percepatan pembentukan neraca pangan Maluku sebagai dasar pengambilan kebijakan terkait pemenuhan komoditas pangan strategis,” tutup dia. (EVA)