AMBON (info-ambon.com)-Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Abdul Kelilauw, mengimbau PT. PELNI (Persero) Cabang Ambon untuk segera mengantisipasi kebutuhan transportasi masyarakat menjelang arus mudik Hari Raya Idul Fitri.
Menurut Kelilauw, perhatian khusus perlu diberikan pada wilayah dengan komunitas Muslim yang cukup besar, seperti Seram, Buru, dan Banda. Pasalnya, daerah-daerah tersebut setiap tahun mengalami peningkatan mobilitas warga saat musim mudik.
“Kesiapan armada transportasi, baik laut maupun darat, harus menjadi prioritas untuk memastikan kelancaran arus mudik serta menghindari penumpukan penumpang,” kata Kelilauw saat dihubungi dari Ambon, Selasa (17/3/2026).
Dijelaskan, meskipun kondisi transportasi saat ini masih relatif normal, lonjakan penumpang biasanya mulai terjadi sekitar tujuh hari sebelum Lebaran.
Kelilauw juga menyinggung pengalaman tahun sebelumnya di wilayah Banda. Saat itu, Komisi III DPRD Maluku sempat menginisiasi program mudik gratis karena tidak adanya subsidi transportasi bagi masyarakat.
Namun, program tersebut tidak berjalan sesuai harapan.
“Waktu itu kita sudah siapkan mudik gratis, tapi saat hari keberangkatan justru tidak ada penumpang, padahal sebelumnya sempat ada aksi protes,” ujarnya.
Untuk tahun ini, lanjut dia, terdapat program mudik gratis menggunakan kapal milik Siong. Namun, program tersebut hanya dijadwalkan beroperasi satu kali pada 13 Maret dan hanya melayani beberapa daerah tertentu.
Kondisi tersebut membuat masyarakat memiliki keterbatasan pilihan transportasi, sehingga harus bergantung pada feri lintas, kendaraan darat, atau kapal sabuk.
“Tidak ada alternatif lain, masyarakat harus menggunakan feri, kendaraan darat, atau kapal sabuk,” kata dia.
Kelilauw juga mempertanyakan kepastian operasional Kapal Sabuk 80 yang hingga kini belum kembali berlayar. Ketidakhadiran kapal tersebut dinilai berdampak pada meningkatnya biaya perjalanan masyarakat.
Ia mencontohkan, perjalanan yang biasanya hanya membutuhkan biaya Rp 50.000 hingga Rp 100.000, kini bisa membengkak hingga lebih dari Rp 1 juta karena harus melalui rute yang lebih panjang.
“Kalau lewat jalur biasa bisa murah, tapi sekarang harus memutar. Pulang pergi bisa sampai Rp 1,5 juta, sementara penghasilan masyarakat hanya sekitar Rp 250.000 per bulan,” ujarnya.
Meski demikian, Kelilauw tetap memberikan apresiasi kepada pihak ASDP atas kinerja dalam menangani berbagai persoalan transportasi di daerah tersebut. (EVA)
Discussion about this post