Tensi Internal Hanura Maluku Memanas, Sembilan DPC Tolak Hasil Musda IV

AMBON (info-ambon.com)-Ketegangan internal Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Provinsi Maluku semakin memuncak menjelang penyelenggaraan Musyawarah Daerah (Musda) IV yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Ambon pada Jumat hingga Sabtu (29-30 Agustus 2025).

Sebanyak sembilan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hanura se-Maluku secara tegas menyatakan penolakan terhadap hasil Musda yang mereka anggap sarat dengan praktik tidak demokratis.

Penolakan ini dipicu oleh dugaan pengabaian hak suara DPC serta pemaksaan pencalonan Barnasbas Orno sebagai calon Ketua DPD Hanura Maluku. Hendrikus Serin, Ketua DPC Hanura Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang turut melakukan walkout dari Musda, menyebut proses tersebut sebagai “rekayasa” yang tidak mencerminkan esensi dari musyawarah mufakat.

“Demokrasi itu mufakat. Seharusnya, jika ada empat calon, semuanya diberi kesempatan untuk maju. Ini malah satu nama yang dipaksakan. Ini bukan aklamasi, ini rekayasa,” tegas Serin.

Sulaiman Opier, Ketua DPC Hanura Kabupaten Maluku Tengah, mengungkapkan kekecewaannya terkait perubahan mendadak dalam proses pencalonan. Opier menyatakan bahwa sebelumnya, Ketua Umum Hanura, Oesman Sapta, telah menyetujui empat nama calon ketua. Namun, dalam Musda yang baru saja berlangsung, hanya satu nama yang diusung.

“Ini jelas kebohongan politik. Jika empat nama sudah disahkan, kenapa hanya satu yang muncul? Kami menolak Musda ini dan akan membawa persoalan ini ke Dewan Kehormatan Partai,” ujar Opier.

Ketegangan semakin memanas dengan pernyataan Erik Angki, Ketua DPC Hanura Maluku Barat Daya yang juga merupakan salah satu calon Ketua DPD Hanura Maluku. Angki tidak hanya menolak hasil Musda, tetapi juga mengancam untuk meninggalkan Hanura dan bergabung dengan Partai Gerindra.

“Kalau toh ruang sanggah dibuka untuk kita menyampaikan aspirasi ke DPP melalui mahkamah partai, kami akan lakukan sampai mentok. Bahkan, jika harus keluar dari Hanura, saya lebih memilih tergabung dengan partai Gerindra. Semua orang ingin cari enak, kan? Saya kira begitu,” ungkap Angki.

Sembilan DPC Hanura yang kecewa menuntut agar hak suara mereka dihargai, serta proses musyawarah dilaksanakan dengan prinsip adil dan demokratis. Mereka juga meminta agar penetapan calon tidak dimonopoli oleh satu rekomendasi semata. Para DPC berencana membawa persoalan ini ke Dewan Kehormatan Partai Hanura untuk diselesaikan secara internal.

Konflik internal ini menjadi ujian berat bagi Partai Hanura, terutama dalam menjaga soliditas di Provinsi Maluku menjelang Pemilu yang akan datang. Para DPC berharap, Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta, dapat turun tangan untuk mendengarkan aspirasi mereka, yang selama ini menjadi garda terdepan dalam membesarkan partai di daerah.

Dengan situasi yang semakin memanas, partai ini akan menghadapi tantangan besar dalam menjaga kekompakan dan meraih dukungan menjelang Pemilu 2025. (EVA)