AMBON (info-ambon.com)- Menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri 2025, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (Kpw BI) Provinsi Maluku berkomitmen untuk memastikan ketersediaan uang rupiah yang cukup bagi masyarakat.
Dalam rangka menyambut momen tersebut, BI menggelar program “Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idulfitri” (SERAMBI) yang berlangsung dari 3 hingga 23 Maret 2025.
Program ini melibatkan sinergi antara BI, perbankan, dan mitra kerja terkait di Maluku untuk memenuhi kebutuhan uang yang beredar, khususnya di wilayah kepulauan.
Kepala Kpw BI Provinsi Maluku, M. Latif, menjelaskan bahwa kebutuhan uang tunai selama Ramadhan dan Idul Fitri diproyeksikan mencapai Rp756,3 miliar.
Jumlah tersebut terbagi atas uang pecahan besar (UPB) sebesar Rp706,3 miliar dan uang pecahan kecil (UPK) senilai Rp50,01 miliar. BI telah menyiapkan 29 titik layanan penukaran uang yang tersebar di berbagai lokasi strategis, termasuk 12 titik layanan kas keliling, 14 titik di kantor perbankan, dan 3 titik di Kas Titipan.
“Melalui SERAMBI, kami memastikan uang yang tersedia di masyarakat cukup, pecahan yang sesuai, serta dalam kondisi layak edar,” ujar Latif dalam keterangannya, Kamis (13/3/2025).
Layanan penukaran uang ini dapat diakses melalui aplikasi PINTAR yang tersedia di platform digital BI.
Selain pemenuhan kebutuhan uang, Latif juga menyoroti perkembangan perekonomian Maluku yang tumbuh solid sepanjang 2024. Ekonomi Maluku tercatat tumbuh 6,53% pada triwulan IV 2024, lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,02%.
“Pertumbuhan ekonomi ini didorong oleh konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah,” tambah Latif.
Namun, di tengah tren positif ini, Maluku juga menghadapi tantangan inflasi. Pada Februari 2025, inflasi Maluku tercatat sebesar 1,33% (yoy), lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang sebesar 0,75%. Meskipun demikian, BI memperkirakan inflasi tahun ini tetap berada dalam sasaran 2,5%±1%. Upaya pengendalian inflasi terus dilakukan melalui sinergi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang berfokus pada stabilisasi pasokan dan harga pangan.
KPWBI juga terus mendorong elektronifikasi transaksi di daerah melalui program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hingga Januari 2025, transaksi QRIS di Maluku mengalami pertumbuhan yang signifikan, dengan volume transaksi meningkat 144,44% (yoy).
Dengan langkah-langkah tersebut, BI berharap dapat mendukung kelancaran perekonomian Maluku, menjaga kestabilan harga, serta memenuhi kebutuhan uang masyarakat selama Ramadhan dan Idul Fitri. (EVA)
Discussion about this post