AMBON (info-ambon.com)-Untuk memastikan pelaksanaan Pemilu Legislatif, Presiden dan Pilkada serentak 2024 mendatang, berjalan aman dan lancar, pimpinan DPRD Provinsi Maluku melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke kantor Bawaslu Provinsi Maluku, dikawasan Karang Panjang Ambon, Selasa (5/9/2023).
Untuk diketahui, Pemilu DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi Maluku dan kabupaten/kota digelar 14 Februari 2024 mendatang. Sementara Pilkada serentak digelar medio November 2024 mendatang.
Rombongan para wakil rakyat dipimpin Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur Watubun, didampingi Ketua Komisi I Amir Rumra beserta pimpinan Fraksi, Plh Sekwan Farhatun Samal, diterima Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Dr Subair beserta pimpinan Bawaslu, Sekretariat Bawaslu berserta jajaran.
Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur Watubun dihadapan mengatakan, kunker kali ini dihadiri pimpinan DPRD Maluku dan pimpinan fraksi serta ketua Kemisi I.”Kedatangan kami, memastikan Bawaslu Provinsi Maluku, dalam pelaksanaan tugas tetap memantau mengawas pelaksanaan tahapan Pemilu maupun Pemilukada berlangsung dengan baik,”kata Watubun.
“Dalam kerangka hubungan kemitraan kerjasama di antara kita dan kita ingin mendengarkan beban didalam Bawaslu provinsi Maluku terkait persiapan dan kesiapan untuk pelaksanaan dua agenda yang paling besar di tahun yang akan datang
yakni pelaksanaan pemilu 14 Februari 2024 dan pemilihan kepala daerah secara serentak pada bulan November 2024,” sambung Watubun.
Watubun menjelaskan, berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900 Tahun 2023 pada tanggal 24 Januari 2023 tentang pedoman kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati/Wakil Bupati , walikota/Wakil Walikota secara serempak pada tahun 2024.
“Dalam surat edaran itu menegaskan pada tahun 2023 pemerintah mesti mengalokasikan 40 persen dari seluruh total pembiayaan dana yang dianggarkan bagi pelaksanaan kegiatan kepemiluan di tahun 2024. Di tahun 2023 mestinya sudah dicairkan dan MPHD sudah harus dilakukan,”ujarnya.
Untuk itu, ingat Watubun, DPRD Maluku mintakan hal ini harus di eksekusi pada penyelenggara pengawas dan pihak keamanan dan 60 persen sesuai dengan ketentuan akan dicairkan pada tahun 2024 terhitung lima bulan sebelum masa pencoblosan.
“Oleh karena itu dalam rangka kita bersinergi dalam kaitan dengan tugas dan fungsi kita, karena kunjungan ini baru pertama kali dilakukan ke Bawaslu Provinsi Maluku dan seluruh perangkat dan elemen pendukung pelaksanaan pesta demokrasi di tahun 2024 harus disiapkan dengan baik dan dilaksanakan secara tuntas,”jelasnya.
Ditambahkan, bagi penyelenggara maupun pengawas, pihak keamanan maupun peserta pemilu, pihaknya berharap ada masukan, sehingga komisi I ditindaklanjuti dengan melaksanakan rapat dengar pendapat dengan pihak terkait kaitannya dengan permasalahan yang dihadapi.
Sementara itu Ketua Bawaslu Provinsi Maluku, Dr Subair dihadapan pimpinan DPRD Maluku menjelaskan, medio Agustus 2023 lalu, ada empat laporan yang masuk ke Bawaslu baik ditingkat Provinsi maupun di kabupaten/kota.
“Dalam melakukan pengawasan, Bawaslu menggunakan dua pendekatan pencegahan dan penindakan,”katanya.
Untuk pencegahan, kata dia, pihaknya telah menyurati seluruh partai politik melakukan himbauan terkait PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang kampanye luar jadwal. “Sedangkan terkait dengan penindakan di provinsi kami menerima laporan dugaan pelanggan administrasi yang sidangnya telah kami selesaikan dan putusannya ajan dibacakan pada hari Selasa pekan depan,”terangnya.
“Kemudian untuk kota Ambon ada permohonan sengketa dari partai Demokrat dan terlapor KPU kota Ambon ini akibat dikeluarkan DCS. Selanjutnya di kota tual kami menerima dua permohonan sengketa dari partai PAN dan Demokrat termohon KPU Kota Tual.”ungkapnya.
Hadir dalam kunjungan tersebut Ketua Komisi I Amir Rumra, Ketua Bapemperda Edison Sarimanela, Ketua fraksi Pembangunan dan persatuan Mu’min Refra, Ketua fraksi, Perindo Amanat Berkarya Jantje Wenno, Ketua fraksi Hanura Temy Oersepuny, mewakili ketua fraksi Demo. (EVA)
Discussion about this post