AMBON (info-ambon.com)- Guna mewujudkan Kota Layak Anak (KLA), Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon mengikuti Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) melalui zoom meeting yang diikuti Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, didampingi Kepala Dinas P3AMD, Meggy Lekatompessy, Pimpinan OPD terkait, LSM, di Ruang Rapat Vlisingen Balai Kota Ambon, Rabu (7/6/2023).
Wattimena menyampaikan, dari evaluasi yang dilakukan ada beberapa hal yang masih harus diperbaiki selama dua hari ini sebelum nantinya akan diumumkan akhirnya oleh Kementerian PPA “Evaluasi penilaian kota layak anak jadi setelah kami memasukan atau menjawab indikator 5 cluster, sampai dengan menyesuaikan regulasi dari pusat sampai ke daerah. Namun, memang diakui masih ada banyak kekurangan bagaimana kita belum mampu mendokumentasikan dan mencatat apa yang sudah kita lakukan,” terangnya.
Dijelaskan untuk KLA, pemenuhan 5 cluster indikator tersebut tak hanya dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) akan tetapi masyarakat, lembaga sosial juga turut memiliki peran dalam hal tersebut. “Kita harus membangun sinergitas dengan lembaga akademisi, LSM untuk memperjuangkan pemenuhan hak anak di kota ini yang terpenting kita harus memberikan ruang belajar dan ruang bermain anak lebih banyak untuk memenuhi indikator-indikator yang disampaikan oleh tim penilai,” terang Wattimena.
Sementara itu, Kepala P3AMD, Meggy Lekatompessy, menambahkan, Kota Ambon telah melewati tiga bentuk penilaian, yakni evaluasi mandiri, hasil evaluasi mandiri berupa verifikasi tingkat Provinsi, dilanjutkan ke tingkat Kementerian PPA, dan yang baru diselesaikan VLH.
“Jika dibandingkan dengan 2 tahun lalu, sudah ada peningkatan. Tapi ada yang masih diperbaiki dalam dua hari kedepan, setelah ini akan ada per kembali oleh kementerian PPA denga hasil verifikasi dari Kementrian kepada kami,” ujarnya.
Pihaknya menambahkan, berdasar penilaian dan catatan tim penilai yang akan diperbaiki tersebut, maka akan terjadi peningkatan angka yang dialami oleh kota ini.
“Apa yang terbaik bisa kami lakukan predikat atau juara atau apapun itu namanya itu adalah bonus, Karena yang paling penting adalah pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak bisa dilakukan secara bersama baik pemerintah masyarakat usaha maupun media,” ujarnya. (EVA)