AMBON (info-ambon.com)-Wakil Gubernur Maluku, H. Abdullah Vanath, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TPKD) Provinsi Maluku, menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Pendalaman Informasi Penyusunan Laporan Eksekutif Daerah Perwakilan BPKP Provinsi Maluku dengan topik sektor kemiskinan. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara luring dan daring di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Maluku, Selasa (9/6/2026).
FGD ini bertujuan untuk menghimpun berbagai informasi dan masukan strategis dalam rangka penyusunan laporan eksekutif daerah yang menjadi dasar penguatan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Maluku.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Maluku beserta jajaran, Kepala Bappeda Provinsi Maluku atau yang mewakili, serta Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku.
Dalam paparannya, Wakil Gubernur Abdullah Vanath menegaskan bahwa kondisi kemiskinan di Maluku harus dipahami secara komprehensif dengan melihat kontribusi dari seluruh kabupaten dan kota di daerah tersebut.
“Peta kemiskinan Maluku merupakan kontribusi dari peta kemiskinan 11 kabupaten/kota. Demikian pula peta kemiskinan nasional merupakan akumulasi dari kondisi kemiskinan di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Vanath menjelaskan bahwa salah satu faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Maluku adalah rendahnya pendapatan masyarakat yang dipengaruhi oleh struktur ekonomi daerah. Berbeda dengan wilayah lain yang memiliki sektor industri besar, perekonomian Maluku masih sangat bergantung pada belanja pemerintah melalui APBD maupun APBN.
Menurutnya, dana transfer dari pemerintah pusat selama ini menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah. Namun, penurunan alokasi transfer akibat kebijakan efisiensi anggaran pada tahun 2025 dan 2026 memberikan dampak signifikan terhadap perputaran ekonomi di masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi salah satunya dipengaruhi oleh jumlah uang yang beredar. Ketika dana yang beredar berkurang, tentu akan berdampak pada kemampuan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Wakil Gubernur mengajak seluruh pihak untuk memahami karakteristik dan tantangan pembangunan di Maluku yang didominasi sektor pertanian, perkebunan, dan kelautan. Ia mendorong masyarakat untuk terus mengembangkan komoditas unggulan daerah seperti cengkeh, pala, kelapa, dan kakao sebagai sumber penghidupan yang berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, Vanath juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku telah mengusulkan program kepada Kementerian Pertanian berupa penyediaan bibit kakao bagi masyarakat yang disertai dukungan pendapatan bulanan. Program tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menekan angka kemiskinan, meskipun hingga saat ini masih menghadapi tantangan keterbatasan anggaran.
Menutup diskusi, Wakil Gubernur menegaskan pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Maluku.
“Kita harus terus bekerja dan mencari berbagai solusi terbaik untuk masyarakat. Semoga kondisi fiskal nasional semakin membaik dan dana transfer ke daerah dapat kembali pulih sehingga pembangunan dan program pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih optimal,” pungkasnya.
Melalui FGD ini diharapkan terbangun kesamaan persepsi dan langkah strategis antarinstansi dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran guna mempercepat penurunan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku. (EVA)
Discussion about this post