SURABAYA (info-ambon.com)- Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Benowo di Surabaya menjadi pusat perhatian dalam Musyawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). Delegasi dari Pemerintah Kota Ambon menyebut TPA ini sebagai contoh pengelolaan sampah modern yang bisa direplikasi di kota mereka.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) Kota Ambon, Alfredo Hehamahua, menyatakan kagum dengan keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di lokasi tersebut. Menurutnya, PLTSa Benowo membuktikan bahwa sampah tidak hanya menjadi beban, tetapi juga bisa diubah menjadi sumber energi.
“TPA Benowo bukan sekadar tempat pembuangan, tapi menjadi PLTSa pertama dan terbesar di Indonesia. Ini solusi konkret yang bisa dijadikan model di Ambon,” kata Alfredo dalam keterangan tertulis yang diterima Redaksi info-ambon.com di Ambon, Rabu (8/5/2025).
TPA Benowo berdiri di atas lahan 37,5 hektare dan mampu mengolah hingga 1.600 ton sampah per hari. Sebanyak 1.000 ton dikelola oleh PT Sumber Organik untuk menghasilkan 9 megawatt (MW) listrik, sementara sisanya diolah oleh pihak ketiga dengan suplai sekitar 1–2 MW ke jaringan PLN.
Alfredo menyebut pengelolaan sampah di Surabaya ditunjang sistem pendukung yang kuat, mulai dari 191 Tempat Penampungan Sementara (TPS), 13 TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle), hingga sekitar 600 armada pengangkut, 300 di antaranya kendaraan konvektor.
“Ini cerminan kota yang serius menangani sampah. Kami akan pelajari dan modifikasi model ini agar sesuai dengan kondisi Ambon,” ujarnya.
Di sisi lain, Forum Kepala Bappeda Kota Seluruh Indonesia (BAKTI) 2025 juga berlangsung bersamaan, membahas pentingnya perencanaan berbasis data. Sekretaris Bappeda-Litbang Kota Ambon, Ansyerin Horhoruw, menekankan pentingnya sinergi lintas daerah dalam mengatasi persoalan sosial dan ekonomi.
Forum tersebut membahas pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang lahir melalui Inpres Nomor 4 Tahun 2025. DTSEN mengintegrasikan berbagai basis data seperti DTKS, Regsosek, dan P3KE untuk mengefektifkan penyaluran bantuan sosial.
“Kebijakan berbasis data akan memperkuat keakuratan program sosial dan mempercepat pembangunan,” kata Horhoruw.
Forum turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Deputi Statistik Sosial BPS Ateng Hartono, serta perwakilan dari Bappenas dan Kementerian Sosial.
Pemerintah Kota Ambon berharap dari pertemuan ini lahir inspirasi untuk memperkuat tata kelola lingkungan dan perencanaan pembangunan berbasis data yang lebih baik. (EVA)
Discussion about this post