AMBON (info-ambon.com)-DPRD Provinsi Maluku mendorong Pemerintah Kabupaten untuk secepatnya menyelesaikan persoalan tapal batas yang sering membuat pertikaian di sejumlah wilayah. Di mana, beberapa waktu lalu konflik terjadi di beberapa tempat diakibatkan tapal batas.
“Kami berkomitmen untuk menyelesaikan berbagai pertikaian yang terjadi di sejumlah wilayah, khususnya di Kabupaten Maluku Tenggara dan Maluku Tengah., SBT dan KKT. Langkah ini diambil sebagai respons atas meningkatnya konflik sosial yang mengganggu stabilitas dan keamanan masyarakat,” tegas Ketua DPRD Maluku, Benhur G Watubun kepada wartawan di Kantor DPRD Maluku, Selasa (15/4/2025).
Menurut politisi PDIP Maluku ini DPRD mendorong pemerintah Daerah untuk persoalan batas tanah yang sering memicu pertikaian untuk dapat diselesaikan dengan baik, dengan tentu didukung oleh DPRD Maluku.
Tak hanya itu, untuk Pangdam dan Kapolda Maluku untuk mengatensiksn pos-pos keamanan di bangun dengan pendekatan persuasif dilakukan untuk daerah-daerah yang rawan konflik, tentu ini menjadi pemicu dan informasi sebelum penanganan itu harus didahului sebelum terjadi konflik.
Selain itu, peredaran miras dan penyebaran narkoba keberadaan bandar narkoba.
“Saya minta ketegasan dari Kapolda Maluku untuk mengusut tuntas masalah ini. Karena ini salah satu pemicu selain miras yang beredar di masyarakat,” tandas Watubun.
Selain itu, lanjut Watubun, masalah bandar narkoba ini sudah kami ingatkan untuk harus diperhatikan dan yang membekengi juga harus di proses, sehingga jangan sampai kartel-kartel kecil ini berkeliaran di Maluku secara ilegal dan membodohi masyarakat dari yang pejabat sampai masyarakat biasa dimintakan untuk menjadi perhatian kita semua.
“Tentunya dengan mengedepankan proses kepentingan masyarakat dan menjaga stabilitas keamanan. Dengan berbagai langkah ini, DPRD Maluku berharap terciptanya kembali situasi aman, damai, dan kondusif demi kesejahteraan masyarakat,” tutup dia. (EVA)
Discussion about this post