AMBON(info-ambon.com)-Ketua DPW Berkarya Maluku, Yani Salampessy menginstruksikan seluruh kader partainya di Maluku segera mempersiapkan kelengkapan berkas menghadapi verifikasi administrasi dan faktual partai politik (parpol) sebagai syarat menjadi peserta di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Kepada info-ambon.com, Rabu (8/9/2021), Salampessy menyampaikan terkait putusan PTUN belum berkekuatan hukum tetap/belum Inkrah/Fainal. Olehnya itu, Partai Berkarya dibawah kepemimimpinan Muchdi Purwopranjono masih sah dimata Negara dan KPU.
Salampessy melanjutkan, Partai Berkarya dibawah kepemimimpinan Muchdi Purwopranjono akan mengajukan kasasi atas putusan banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta tersebut.
“Belum ada putusan hukum tetap (inkrah), masih ada proses kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung oleh DPP. Dipastikan prosesnya nanti sangat panjang, dipastikan hingga selesai tahapan Verifikasi belum ada putusan inkrah” jelas Salampessy.
Lanjut Salampessy, sebagaimana keterangan dari Ketum Muchdi PR saat rapat (zoom meeting), Selasa 7/9/2021 dengan pimpinan DPP/DPW/DPD se-Indonesia menyampaikan bahwa, putusan banding tersebut juga tidak otomatis membatalkan Surat Keputusan Kemenkumham yang dipegang kubu Muchdi Pr mengenai perubahan AD/ART dan kepengurusan DPP.
Jadi sekali lagi, Partai Berkarya dibawah kepemimimpinan Muchdi Purwopranjono masih mempunyai legalitas yang sah dimata Negara dan KPU.
Salampessy sangat meyakini Kementerian Hukum dan HAM akan membela soal pengesahan perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan susunan pengurus Partai Berkarya yang dipimpin Muchdi PR.
“Sebab SK no 16 (Perubahan AD/ART) dan 17 (Pengurus DPP) sampai tahun 2025, sementara SK yang menggugat itu sampai April 2022, itupun sudah dicabut dengan terbitnya SK hasil Munaslub Partai Berkarya tahun 2020 lalu,” tutur Salampessy.
“Jadi kita hadapi dengan senyum saja. Niat kita mau menyelamatkan dan membesarkan partai, katong tar pernah gentar dengan ujian menuju kebenaran,” tandas salampesy. (*/PJ)