AMBON(info-ambon.com)-Guna merespon surat masuk dari masyarakat terhadap sejumlah kerusakan akibat banjir dan cuaca ekstrims disejumlah wilayah di Maluku, maka Komisi III DPRD Maluku menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mitra terkait, yakni Dinas PUPR Provinsi Maluku, Balai Wilayah Sungai serta Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Maluku, Jumat (4/3/2022).
Rapat dimaksud untuk mencari solusi terhadap penanggulan bencana banjir yang terjadi. Seperti diketahui, bencana banjir dan cuaca ekstrims yang terjadi pada sejumlah wilayah di Maluku yang tidak bisa diprediksi kapan menimbulkan kerusakan yang cukup parah.
Rapat yang berlangsung di ruang rapat Komisi III di pimpin oleh Hatta Hehanusa, dihadiri perwakilan dari Dinas PUPR Provinsi Maluku, BNPB Maluku Hendrik Far far sedangkan dari Balai Wilayah.
Anggota komisi, Fausan Alkatiri menegaskan Balai Wilayah Sungai maupun Dinas PUPR harus menyusun suatu road map startegi perencanaan yang matang, dan jangan tunggu bencana datang dulu baru kerja.
Disebutkannya, bantuan bronjong di Kesui Watulewar dan Pulau Panjang supaya di invetarisir betul-betul, sehinggah tepat sasaran.
‘’ Saya minta Dinas PU punya program-program yang terencana secara baik dan akan kita evaluasi,’’ kata Wakil Rakyat asal Seram Bagian Timur tersebut.
Wakil ketua komisi III Hatta Hehanusa mengatakan, ada program program prioritas yang di usulkan dinas terkait supaya dilihat serta diminta segera lakukan penangan penanganan darurat sesuai kewenangan yang ada, baik itu PU, BPBD serta BWS Maluku.
Pihaknya meminta agar 500 buah bronjong dan 400 buah giobek, supaya segera di realisasi dan kita minta segera di lakukan normalisasi kali Wailaala Desa Ariate, sebab jika tidak dilakukan normalisasi, maka jika beberapa waktu yang akan datang ada hujan lebat, maka akan terjadi banjir yang lebih parah lagi.
Disaat yang sama, anggota komisi dari Dapil Maluku Tengah Partai Hanura, Inyo Patipeiluhu mengharapakan dibuat kontruksi talud penahan ombak yang betul betul tahan banjir sehinggah bila datangya banjir, talud tersebut tidak mudah roboh . ‘’Ini harus menjadi catatan penting oleh dari Dinas PUPR maupun dari Balai sungai,’’ kata Patipeiluhu. (RS)