AMBON(info-ambon.com)-Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Ambon diinstruksikan untuk siap guna mengatasi kerusakan jalan di ibukota provinsi Maluku ini. Instruksi ini sebagai respon, jika ada keluhan dari masyarakat soal kerusakan jalan. Hal itu disampaikan Pejabat Walikota Ambon, Bodewin Wattimena kepada info-ambon.com.
Disebutkannya, instruksi yang dimaksudkan adalah untuk memperbaiki kerusakan kecil yang terjadi di seluruh jalan raya di Kota Ambon. ”Jika ada keluhan masyarakat bahwa ada jalan yang berlubang, maka PUPR akan sigap untuk memperbaikinya. Minimal menutup lubang yang ada,” katanya saat sosialisasi 5 kebijakan prioritas 2023-2024 beberapa waktu lalu di ruang Vlisingen, balai kota Ambon.
Menurutnya, PUPR Ambon sudah diminta untuk menyiapkan dana cadangan guna mengatasi persoalan tersebut. Bahkan, perbaikan itu, tidak lagi melihat posisi ruas jalan. ”Semua ruas jalan yang ada di Ambon, jika ada yang berlubang, maka akan diperbaiki, minimal ditambal. Kita tidak melihat apakah itu ruas jalan nasional, provinsi ataupun kota. Yang ada di Ambon kita tambal, jika ada laporan warga,” tegasnya.
Baca juga: Pemkot Tunda Launching Sekolah Lansia
Hal ini dilakukan, kata Wattimena, guna menghindari ekses yang buruk kepada masyarakat. ”Kita tidak ingin masyarakat celaka. Sebab ketika ada jalan berlubang, masyarakat yang berkendara roda 2, kemungkinan bisa jatuh dan cedera. Makanya sebelum terjadi, akan kita antisipasi lebih dulu,” sergah penjabat 2 tahun berurut tersebut.
Menurutnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon saat ini sangat responsiv terhadap laporan yang disampaikan masyarakat, apakah itu melalui program Walikota Jumpa Rakyat (WAJAR) ataupun melalui media-media sosial, ataupun juga melalui akun tik-tok milik pribadinya. ”Kalau masalah itu bisa kita atasi, segera kita atasi, jika memang melalui proses yang panjang, maka akan kita sampaikan juga bahwa ada kendala dalam prosesnya,” celutuk Wattimena.
Namun, apa yang direspon itu, tentunya juga dengan mempertimbangkan keseimbangan keuangan pemerintah daerah. (PJ)