AMBON(info-ambon.com)- Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam lingkup terbatas, akan diberlakukan di Kota Ambon segera. Dikabarkan, 17 April rencana itu mulai diberlakukan.
Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Ambon, Syarif Hadler yang dihubungi info-ambon.com, terkait hasil kordinasi dengan Gugus Tugas Provinsi Maluku, sore tadi di balai kota Ambon menyebutkan, pertemuan tersebut membahas hasil kordinasi antara Pemprov Maluku dan DPRD Maluku terkait pembatasan akses transportasi ke Kota Ambon.
‘’Jadi sudah ada langkah yang diambil Pemprov dan DPRD Maluku, sehubungan dengan semakin naiknya kasus terkonfirmasi Covid-19 di Maluku, khususnya di Ambon,’’ kata Hadler yang juga adalah Wakil Walikota Ambon tersebut.
Apa langkah itu? Menurut Hadler, sesuai hasil kordinasi tersebut, Pemprov dan DPRD Maluku sepakat untuk melakukan PSBB terbatas di Kota Ambon dengan durasi 14 hari. ‘’Yang dilakukan itu adalah penutupan pelabuhan laut antar provinsi dan pelabuhan laut antar pulau. Juga termasuk akses jalan darat menuju ke Ambon ditutup,’’ ungkapnya.
Pelabuhan Yos Soedarso, Slamet Riyadi dan pelabuhan antar pulau lainnya ditutup, begitu juga dengan akses jalan darat menuju Ambon, baik dari Passo, Hunut/Durian Patah dan Laha juga ditutup.
Jalur akan dibuka, hanya untuk pengecualian atau yang memiliki ijin khusus, misalnya yang menyuplai kebutuhan pokok, sayur mayur dan ikan, terkait dengan kesehatan dan hal kedaruratan lainnya.
Syarif Hadler menambahkan, pelabuhan antar provinsi maupun antar pulau yang ditutup, hanya untuk kapal penumpang saja, sementara kapal cargo yang muat logistis kebutuhan pokok tidak ditutup. Bandara sementara belum.
Berita terkait: Tekan Transmisi Lokal Covid-19, Walikota Ambon Usul Penutupan Bandara dan Pelabuhan
Dia tambahkan, salah satu kapal penumpang Pelni yang rencana masuk ke Ambon tanggal 17 April mendatang, tiket menuju ke Ambon sudah tidak dijual lagi. Semua tiket kapal dari Jakarta, Surabaya, Makassar dan Bau-Bau tidak lagi dijual untuk tujuan ambon.
Lalu bagaimana nasib tenaga buruh, pedagang asongan dan warga lainnya yang mencari nafkah disekitar pelabuhan? Syarif Hadler sampaikan, itu menjadi bahan kordinasi penting antara provinsi dan Kota Ambon yang dilakukan tadi.
‘’Kordinasi ini penting, karena sebagai akibat dari penutupan pelabuhan dan pelabuhan antar pulau, maka akan ada sekian ratus orang yang kehilangan pekerjaan baik buruh juga pedagang asongan. Ini yang dibahas tadi,’’ lanjutnya.
Wakil Walikota Ambon tambahkan, kita sudah antisipasi untuk memasang jarring social untuk kebutuhan mereka selama penutupan pelabuhan ini, sehingga tidak menjadi masalah begi kehidupan mereka kedepan.
‘’Provinsi dan Kota Ambon akan sharing dana membuat jarring pengaman social bagi mereka. Pendataan sementara dilakukan, sementara kita cek nama dan alamat, sehingga saat diberlakukan penutupan ini, maka sekaligus intervensi jaring pengaman social diberlakukan,’’ demikian Syarif Hadler. (PJ)