JAKARTA-BWF meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo dan segenap rakyat Indonesia atas keputusan walkover yang harus diterima tim Merah Putih di All England 2021.
Permintaan maaf itu tertuang dalam keterangan resmi yang ditandatangani langsung Presiden BWF Poul Erik Hoyer Larsen per Minggu (21/3/2021).
“Saya dengan tulus meminta maaf atas segala kesusahan dan frustrasi kepada para pemain dan tim Indonesia. Atas nama seluruh keluarga besar BWF, saya ingin berbagi perasaan ini dengan yang terhormat Presiden RI Bapak Joko Widodo, Menteri Olahraga, Menteri Luar Negeri, Duta Besar untuk Kerajaan Inggris, Pemerintah, Presiden, dan pengurus PBSI, masyarakat Indonesia, dan khususnya komunitas dan basis suporter bulutangkis Indonesia yang lebih luas,” tulis Poul Erik dalam suratnya.
BWF juga menyadari Indonesia merupakan salah satu raksasa dunia bulutangkis yang melahirkan bintang badminton kelas dunia. Di mana para pemain mereka adalah ikon nasional yang membawa harapan besar bagi negaranya di kancah internasional.
Poul Erik juga menceritakan hubungan yang hangat dengan tim Indonesia ketika masih memperkuat Timnas Denmark. Ia juga hadir dan mengaku bangga melihat Indonesia sukses menggelar Asian Games 2018.
“Sebagai presiden BWF, saya ingin memberi tahu Anda bahwa kami telah mengambil insiden ini sebagai pelajaran serius dari situasi baru Covid-19, dan kami akan berusaha melakukan perbaikan.”
“Ke depan kami percaya hubungan jangka panjang antara Indonesia dan BWF akan tetap harmonis dan semakin kuat di masa depan,” ujar Poul Erik.
Semula tim Indonesia dinyatakan harus menjalani isolasi di Birmingham hingga 23 Maret lantaran berada satu pesawat dengan orang yang terpapar virus corona dalam penerbangan dari Istanbul ke Inggris, yang juga menyebabkan atlet-atlet Indonesia dipaksa mundur dari All England 2021.
Namun kemudian manajer tim Indonesia, Ricky Soebagdja, memastikan seluruh rombongan bisa pulang dari tanggal yang semula ditentukan pemerintah setempat. Ricky mengatakan hal itu karena koordinasi yang baik antara PBSI dengan KBRI, Kemenlu dan Kemenpora. (cnni/dna/siberindo.co)