AMBON(info-ambon.com)- Perwakilan PT BNI (Persero) Tbk. Lakukan kunjungan ke Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, Senin (7/6/2021,) untuk menindaklanjuti kerjasama dalam pengembangan Ambon Smart City.
Perwakilan BNI yang dipimpin GM Divisi Hubungan Kelembagaan/HLB, Hernita Akmal, diterima langsung oleh Walikota Ambon, Richard Louhenapessy, bersama Sekretaris Kota (Sekot) A.G Latuheru, dan seluruh pimpinan OPD di ruang Rapat Vlissingen – Balai Kota.
Walikota usai pertemuan menjelaskan, kehadiran Perwakilan PT. BNI merupakan implementasi Nota Kesepahaman antara Pemkot dan PT.BNI yang telah diteken di Jakarta Maret 2021 lalu, dalam rangka perwujudan Ambon Smart City.
“Jadi kedatangan pihak BNI untuk melihat atau menjajaki apa saja yang bisa mereka support terkait dengan pengembangan Smart City,” katanya.
Dikatakan, BNI memiiki banyak sekali produk yang dapat mendukung Ambon smart city, terutama dalam transaksi perbankan non tunai untuk mendukung pengembangan ekonomi digital.
Walikota memberi apresiasi langkah implementasi kerjasama dengan PT.BNI dalam pengembangan Ambon Smart City. Menurutnya hal ini adalah awal yang baik dalam kerjasama dimaksud.
Selain menggelar pertemuan bersama, perwakilan BNI juga menyempatkan diri meninjau ruangan Command Center di Balai Kota yang merupakan bagian dari implementasi Smart City.
Untuk diketahui, Pemkot Ambon bersama PT BNI (Persero) TBK telah menandatangani nota kesepahaman pemanfaatan fasilitas jasa dan layanan perbankan serta dukungan program smart city, pada akhir Maret 2021 lalu di Jakarta.
Walikota Ambon dalam kegiatan tersebut menyatakan tujuan dari kerjasama Pemkot dengan BNI adalah untuk mendukung tata kelola keuangan, keuangan inklusif, dan perekonomian nasional, dengan percepatan dan perluasan digitalisasi melalui elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, untuk kegiatan transaksi belanja dan pendapatan daerah, serta pembayaran di masyarakat secara non tunai yang berbasis digital.
Dijelaskan, percepatan dan perluasan digitalisasi perlu dilaksanakan untuk peningkatan efisiensi dan efektifitas layanan publik, sebagai upaya untuk mendukung transparansi dalam sistem pemerintahan, guna mengoptimalkan pendapatan daerah dan kesehatan fiskal. (MCA/PJ)