JAKARTA(info-ambon.com)- Teka-teki soal pengaruh pengeboran panas bumi atau Geothermal yang dilakukan PT. PLN di Tulehu terhadap bencana gempa Ambon akhirnya terjawab sudah.
Dalam pertemuan antara Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon yakni eksekutif dan legislative yang dipimpin Wakil Walikota Ambon Syarif Hadler diketahui bahwa Geothermal bukan merupakan penyebab terjadinya gempa bumi di Ambon beberapa waktu lalu. Hal ini terungkap melalui penjelasan para pakar dan ahli dalam diskusi yang digagas oleh Pemkot Ambon dan PT. PLN bertempat di Kantor PLN Pusat-Jakarta, Rabu (15/1/2020).
Para pakar dan ahli yang hadir terdiri dari Dr. Ferad Puturuhu (Unpatti), Dr Eng. Yunus Daud (UI), Dr Suryantini (ITB), dan Dr Alvend Sugiawan (ITB) sebagai narasumber.
Wawali dikesempatan itu menjelaskan kondisi gempa bumi yang terjadi di Maluku sampai saat ini sudah terjadi sebanyak 2.924 kali gempa dan ini tidaklah lazim. atas ketidaklaziman ini kemudian oleh sebagian kalangan mengkaitkan dengan proyek pembangunan Geothermal di Tulehu.
Menurut Wawali dialog dan kajian ilmiah ini dilakukan oleh Pemkot Ambon untuk menepis berbagai isu yang berkembang terkait gempa bumi yang terjadi di Maluku sejak September 2019 lalu. Dimana, informasi yang beredar di masyarakat bahwa gempa bumi yang mengguncang pulau Ambon dan sekitarnya sejak September 2019 lalu diakibatkan karena adanya pengeboran pembangunan sumber daya energi yang berasal dari perut bumi atau geothermal di Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah.
Yunus Daud, Pakar Geothermal UI menjelaskan, pembangunan proyek yang berasal dari perut bumi yang merupakan sumber energi baru dan terbarukan saat ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan masalah gempa bumi di pulau Ambon dan sekitarnya.
Menurutnya, geothermal bisa menimbulkan gempa kecil atau mikro dengan kekuatan magnitudo 3 SR dengan kedalamannya dibawah 2 hingga 3 kilometer.
“Hal itu bisa terjadi, tetapi kalau geothermalnya sudah berproduksi. Sementara yang ada di Negeri Tulehu itu belum berproduksi. Dengan demikian bahwa tidak ada hubungan antara geothermal di Tulehu dengan gempa yang masih terjadi di pulau Ambon dan sekitarnya. Gempa bumi yang terjadi disana itu lebih kepada bersifat tektonik,” tegasnya.
Dikesempatan yang sama, Executive Vice President Panas Bumi dari PLN Pusat, Zulfikar Manggau mengaku pihak pengeboran di Negeri Tulehu tidak ada dampak yang berkaitan dengan gempa bumi yang terjadi disana.
Zulfikar Manggau menjelaskan, potensi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) sangat besar dan salah satu dari sekian banyak potensi itu ada di Tulehu. Proses pembangunan PLTP Tulehu dimulai sejak 1996, ijin WKP 1997, reling pertama dilaksanakan tahun 2011, tahun 2017 dan 2018 dilakukan pengeboran empat sumur eksplorasi.
“Saat ini hasil dari pengeboran sedang kita kaji untuk melangkah pada tahap berikutnya dan PLN tetap berkomitmen untuk menyelesaikan proyek ini, dan diharapkan pengembangan bisa dilakukan di tahun ini juga,” jelasnya.
Dikatakan, dalam upaya PLN melanjutkan pengembangan PLTP Tulehu tetap mengedepankan asas kepedulian terhadap lingkungan, sehingga dampak sekecil apapun yang timbul dari pembangunan yang dilakukan PLN harus bisa dimitigasi sedini mungkin dan menyelesaikan persoalan yang muncul termasuk di Tulehu.
“PLTP Tulehu direncanakan tahun 2025 dapat beroperasi,” harapnya.
Dirinya turut prihatin terhadap kondisi yang terjadi di Ambon. Pihaknya berharap, kedepan tidak ada musibah yang lebih besar lagi di Ambon dan sekitarnya. Dirinya juga berharap, informasi sebagaimana disampaikan dalam dialog dan kajian ilmiah tersebut bisa sampai kepada masyarakat, agar kerisauan dan keresahan masyarakat bisa tereliminir bahkan tidak ada lagi yang mengkaitkannya dengan proyek pembangunan PLTP.
Wawali, Syarif Hadler kepada Tim Media center usai pertemuan mengatakan, dialog yang dilakukan oleh Pemkot, DPRD Kota Ambon, para pakar dari ITB dan pihak PLN Pusat serta pihak terkait lainnya itu untuk menjawab berbagai isu yang beredar dimasyarakat terkait dampak dari pembangunan proyek geothermal dalam hal ini PLTP.
Dari penjelasan ilmiah yang disampaikan oleh para ahli dan pihak PLN dalam dialog tadi, bahwa proyek pembangunan PLTP itu bukan sumber atau penyebab dari gempa bumi yang dirasakan hingga saat ini.
“Jadi isu-isu yang berkembang itu ternyata tidak benar karena tidak terbukti. Karena kalau berdampak pada gempa tentu itu setelah berproduksi dan tentu itu dalam skala yang relatif kecil, sehingga tidak menimbulkan apa-apa,” kata Wawali.
PLTP yang sementara dibangun di Negeri Tulehu tersebut belum berproduksi. Untuk itu, atas nama Pemerintah Kota Ambon, dirinya mengimbau agar masyarakat tidak perlu khawatir yang berlebihan dan terpancing berita hoax.
“Penjelasannya sudah jelas, untuk itu saya minta agar masyarakat tidak risau akan isu yang berkembang. Sebab, proyek yang dibangun ini semata-mata untuk melayani kebutuhan listrik bagi masyarakat,” tandasnya.
Pertemuan ini selain dihadiri Wawali Ambon, juga Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Ambon, Enrico Matitaputty, Kepala Pelaksana BPBD Kota Ambon, Demmi Paais, Kepala DInas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, Lucia Izaac, Sekretaris Bappeda dan Litbang Kota Ambon, E. Maail, Sekretaris BPBD Kota Ambon, Eva Tuhumury.
Hadir juga Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Ambon, sementara dari PT. PLN Pusat hadir Executive Vice President Energi Baru dan Terbarukan, Zulfikar Manggau, Vice President Panas Bumi PT PLN, Aris E. Susangkiyono, Kepala Sub Direktorat Ketehnikan dan Lingkungan Dirjen Energi Baru dan Terbarukan Kementerian ESDM, Roni Candra Harahap.(MCA-PJ)