AMBON (info-ambon.com)– Pemerintah Pusat (Pempus) diminta untuk memperhatikan pantai dan laut di Provinsi Maluku. Pasalnya, anggaran yang digelontorkan Pempus untuk Maluku tak seimbang dengan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat. Hal ini disampaikan langsung kepada anggota DPR RI Komisi V saat kunjungan kerja di Maluku.
“Kita ini kepulauan, potensi tsunami tinggi tapi di balai Wilayah sungai, anggaran untuk pengamanan pantai sangat sedikit sekali,” kata Anggota DPRD Provinsi Maluku, Fauzan Husni Alkatiri, Senin (20/2/2023).
Menurutnya, Maluku termasuk dalam kategori rawan bencana gempa dan tsunami. Ditegaskan, hal ini harusnya menjadi perhatian Pemerintah, baik pusat dan daerah. “Kalau kita punya komitmen meminimalisir korban mestinya garis pantai kita betul-betul mendapatkan pengamanan yang baik, itu tolong diperhatikan,” Alkatiri.
Diakui, banyak warga di Maluku juga meninggal akibat kecelakaan di laut. “Seakan-akan itu tidak pernah digubris. Kenapa saya bilang begitu karena proses pembangunan juga berjalan biasa saja. Saya sampaikan kepala BPJN dan Cipta karya, kita masih punya PR,” tegasnya.
Untuk diketahui, Maluku merupakan Provinsi kepulauan yang terdiri dari daratan 54.185 Km2 (7,6 persen) dan lautan 658.294 Km2 (92,4persen), dan 395 buah gugusan pulau.(EVA)