AMBON (info-ambon.com)- Pemerintah Provinsi Maluku terus berupaya dengan melakukan sejumlah kebijakan strategis dalam pemenuhan layanan dasar, diantaranya peningkatan kapasitas SDM, penataan kelembagaan serta memperluas kerja sama dan kemitraan dalam pembangunan.
Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah Provinsi Maluku, maka dilaksanakan Rapat Komite Program Provinsi Sinergi dan Kolaborasi Untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA), Kamis (25/01/2024), yang berpusat di Ruang Rapat Lantai 6 Kantor Gubernur Maluku.
Rapat tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU yang juga selaku Ketua Komite Program Provinsi Maluku Skala Maluku, yang dihadiri oleh Unit Manager Human Development Section Australian Embassy Jakarta, Sekretaris Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Perwakilan DFAT, Team Leader dan Sekretariat Skala, serta Komite Program Provinsi Skala Serta Hadirin Sekalian.
Sekda dalam sambutannya menyampaikan, Dalam pemenuhan layanan dasar, Provinsi Maluku dihadapkan dengan berbagai tantangan dan permasalahan. Kondisi geografis dan karakteristik kepulauan dengan penduduk yang tersebar hingga ke pulau-pulau kecil yang merupakan daerah tertinggal, terdepan dan terluar, membutuhkan upaya dan sumber daya yang tidak sedikit.
“Rendahnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah merupakan salah satu permasalahan dalam pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat maluku selain aspek pendanaan dan dukungan kebijakan, manajemen serta kelembagaan,” terangnya.
Sekda mengatakan Sejalan dengan arah kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku, Kehadiran skala dengan penguatan elemen strategis berupa penguatan pengelolaan keuangan publik, standar pelayanan minimal, pengarusutamaan gender, inklusi sosial, penguatan pengelolaan sistem informasi untuk perencanaan dan penganggaran yang inklusif dan berbasis data, serta mendorong kepemimpinan lokal yang efektif, dipandang sebagai bagian dari solusi terhadap permasalahan pemenuhan layanan dasar di Provinsi Maluku.
“Implementasi program skala di Provinsi Maluku secara efektif sudah dimulai sejak bulan Juli 2023 yang dimulai dengan penyusunan rencana kerja tahunan untuk periode 2023 – 2024, dan telah dilaksanakan sejumlah kegiatan pada semester 1 (Juli – Desember) yang melibatkan perangkat daerah terkait dan juga pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Maluku,” ujar Sadali.
Ia mengatakan, rapat komite program Provinsi hari ini merupakan yang kedua setelah sebelumnya telah dilakukan rapat komite program Provinsi pertama di bulan september 2023, diharapkan dalam pertemuan ini Tim Komite Program Provinsi menginformasikan kemajuan dan tantangan implementasi program pada semester pertama di bulan Juli hingga Desember 2023 serta melakukan penyusunan prioritas rencana program skala semester kedua (Januari – Juni 2024) dan membahas rekomendasi tindak lanjut program dimaksud sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah.
“Diharapkan pula rapat Komite Program Provinsi hari ini menghasilkan kesepakatan terhadap penyesuaian rencana kerja program skala semester 2 (Januari – Juni 2024) di Provinsi Maluku untuk dibahas pada rapat pokja di tingkat pusat pada awal Februari nanti.” Tutupnya. (EVA)