JAKARTA(info-ambon.com)-Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat dan Kodam XVI/Pattimura, menemui Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Rabu (19/2/2020) untuk membicarakan rencana Revitalisasi Benteng Victoria dan relokasi Kodam XVI/Pattimura di Negeri Tawiri, Kota Ambon.
Rombongan yang dipimpin langsung walikota Ambon, Richard Louhenapessy bersama Wakil Ketua DPRD Ambon, Rustam Latupono, Sekot Ambon, A G Latuheru, Asisten Pertahanan Kodam XVI/Pattimura, Kolonel Saripudin, Kadis PU Ambon, Kabag Keuangan, Kepala Bapedda serta anggota DPRD John Wattimena, diterima Kepala Sub Direktorat Pendidikan dan Kepemudaan DJA, Sudadi dan Karyono staf pada bagian anggaran Kementrian Pertahanan dan TNI.
Walikota Ambon memaparkan rencana relokasi Makodam XVI Pattimura dan Relokasi benteng Victoria oleh Pemkot Ambon bersama Kodam XVI Pattimura, sudah berjalan sejak tahun 2016 lalu, dan mulai intens dilakukan pada tahun 2019. ″Awalnya kita diskusi bersama Kodam pada tahun 2015 lalu, dan Pihak Kodam menyetujui rencana relokasi dan revitalisasi ini,” ungkap Richard Louhenapessy.
Ia menambahkan, setelah pihak Kodam menyetujui ide relokasi ini, lalu mulai dibentuk tim kerja untuk mengatur langkah-langkah dan sampai kini semua berjalan lancar, dan kita sudah bertemu KASAD dan KASAD memberikan Lampu Hijau dan mendukung rencana ini. Begitu juga dengan DPR RI dan para pihak lainnya. Pihaknya juga sudah menemui Menteri Bappenas dan hal yang sama juga telah mendapat persetujuan Menteri Bappenas.
Wakil Ketua DPRD Ambon, Rustam Latupono pada kesempatan itu juga meminta, agar ada solusi dari DJA untuk nantinya memperhatikan masalah ini kedepan, jika anggaran yang dibutuhkan disetujui dan masuk dalam pembahasan di kemenkeu.
Menurutnya, karena anggarannya cukup besar dan akan berjalan dalam beberapa tahun anggaran, maka perhatian serius pemerintah untuk Kota Ambon sangat dibutuhkan.
‘’Kami mohon ada perhatian untuk nantinya melihat hal ini. Apalagi anggarannya bukan pada 1 tahun anggaran saja di APBN, tapi beberapa tahun’’ pintanya.
Dihadapan Walikota Ambon dan tim, Sudadi sampaikan, apa yang disampaikan walikota terkait semua tahapan yang sudah dijalankan selama ini, sangatlah bijaksana dan baik, karena semua pihak terkait sudah didatangi dan mendapat respon positif.
‘’Semua sangat baik, karena pemangku kepentingan sudah didatangi oleh Pemkot dan DPRD Ambon serta Kodam XVI/Pattimura,’’ akunya seraya menambahkan, dan karena niatan pemerintah dan TNI dalam hal ini Kodam XVI/Pattimura sudah sama, maka itu adalah suatu langkah yang sangat baik dalam realisasi agenda penting ini.
Ditambahkanya, hal ini akan bermasalah, jika dewan berjalan sendiri, pemerintah sendiri bahkan kodam sendiri. Tapi kalau ini dan bahkan sudah diketahui KASAD maka prosesnya akan mulus dan lancar.
Memang diakui, sampai saat ini belum ada usulan resmi dari Kemenhan terkait masalah ini yang diterima Kemenkeu khususnya soal anggaran. Namun pihaknya berjanji akan segera tindaklanjuti jika sudah menjadi rencana aksi kedepn.
Bahkan pihaknya meminta kalau memungkinkan, pada RPJMN kali ini, rencana ini bisa dimasukan, sehingga prosesnya akan berjalan baik, apalagi ini menyangkut pengunaan anggaran melalui APBN yang cukup besar.
‘’Usulan ini harus diperjuangkan masuk RPJMN, supaya progressnya baik dan terkawal dari tahun ke tahun’’.
Disebutkan, jika masuk dalam RPJMN, maka otomatis akan masuk pula pada proyek strategis nasioal dan tentu diprioritaskan dalam APBN. ‘’Kami siap mengantisipasi usulan dari Ambon ini, sehingga ketika masuk dalam pembahasan anggaran, sudah ada langah lain terkait dampak fiscal yang akan ditimbulkan,’’ terang Karyono staf pada bagian anggaran Kemenkeu yang membidangi keuangan Kementrian Pertahanan dan TNI.
Pihaknya juga meminta agar Pemkot Ambon dan DPRD serta Kodam dapat melakukan kordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu agar diperoleh informasi yang jelas dan detail terkait tata cara pemindahtanganan BMN dalam bentuk tukar menukar asset pemerintah pusat kepada pemda, dan juga kordinasi lanjutan dengan Kementrian Pertahanan dan Keamanan RI atas rencana tersebut.
Sesuai rencana, besok, Kamis (20/2/2020) tim Pemkot-DPRD dan Kodam XVI/Pattimura juga akan menemui pimpinan dan anggota komisi X DPR RI juga untuk membicarakan masalah ini. (PJ)