AMBON (info-ambo.com)-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan serta Kementerian Agama, telah meluncurkan program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR). Sebagai salah satu implementasi Keputusan Presiden (Keppres) No. 26 Tahun 2019 tentang Hari Indonesia Menabung, yang diperingati setiap tanggal 20 Agustus lalu. Dan diluncurkan pada 5 Oktober.
“Program KEJAR ini merupakan salah satu upaya untuk menanamkan budaya menabung sejak dini. Dapat dilaporkan bahwa sampai dengan Triwulan II/2020, jumlah rekening dalam program KEJAR sebanyak 34 juta rekening, atau sekitar 46% dari total pelajar Indonesia, dengan nilai nominal Rp 21,4 Triliun,” kata Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK) Otoritas Jasa Keuangan, Tirta Segara kepada info-ambon.com, Selasa (20/10/2020) di Ambon.
Dijelaskan, selama BIK 2020, ditarget adanya pembukaan rekening tabungan pelajar baru di seluruh Indonesia sebanyak 500.000 rekening.
Sebagai bentuk kontribusi OJK dalam meningkatkan literasi keuangan di Indonesia, rangkaian kegiatan kedua BIK 2020 adalah peluncuran Buku Seri Literasi Keuangan Tingkat PAUD serta rebranding Keluarga Sikapi sebagai maskot baru kegiatan literasi Keuangan.
Sementara itu, OJK, bersama-sama ADB, meluncurkan Buku Seri Literasi Keuangan Tingkat PAUD karena Edukasi Keuangan merupakan life-long process dari masa anak-anak sampai masa tua. Buku ini bertujuan untuk memperkenalkan konsep uang, membedakan kebutuhan dan keinginan, menumbuhkan kebiasaan gemar menabung, dan menanamkan perilaku berbagi dan peduli terhadap orang lain, kepada putra putri kita.
Selain itu, keluarga sikapi kita rebranding dalam bentuk video animasi 3 dimensi. Harapannya, setiap karakter keluarga Sikapi memiliki kepribadian unik dan memainkan peran yang berbeda, untuk mengkomunikasikan informasi keuangan sesuai dengan kelompok usia dan komunitas tertentu.
Dalam dangka mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional, selama BIK 2020, akan didorong adanya pemberian kredit/pembiayaan kepada pelaku usaha kecil dan mikro sebesar 2,8 triliun rupiah, termasuk di dalamnya program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR). Pemberian kredit/pembiayaan ini akan disinergikan dengan program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) merupakan skema pembiayaan dengan proses cepat dan biaya rendah kepada pelaku UMKM. Sampai dengan saat ini, program ini telah dilaksanakan di 20 TPAKD, kepada 49 ribu Debitur, dengan nilai penyaluran sebesar Rp 589 Miliar.
OJK berkomitmen untuk terus memperluas akses keuangan di Indonesia. Kami menyakini bahwa upaya perluasan akses keuangan masyarakat tersebut tidak dapat dilakukan sendirian. Oleh karena itu, pembentukan TPAKD sebagai forum koordinasi antar instansi dan stakeholders di daerah, mutlak diperlukan.
Saat ini, Provinsi Maluku yang terdiri dari 9 Kabupaten dan 2 Kota, telah memiliki 2 TPAKD, yaitu TPAKD Provinsi Maluku dan TPAKD Kabupaten Maluku Tenggara. Oleh karena itu, kami mendorong pembentukan TPAKD di setiap wilayah administratif di Provinsi Maluku. Harapannya, perluasan akses keuangan, yang diikuti dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dapat terjadi di seluruh Provinsi Maluku, tanpa terkecuali.
Selanjutnya, terkait dengan program Satu Pelajar Satu Rekening (KEJAR), Provinsi Maluku merupakan salah satu dari 9 Provinsi tempat pelaksanaan pilot project program KEJAR.
Dalam kaitan ini, kami menyambut baik Pemerintah Kota Ambon, yang telah mengeluarkan kebijakan melalui Surat Edaran tentang Pelaksanaan Simpanan Pelajar (SIMPEL) bagi pelajar SD dan SMP. Kami mengharapkan, setiap pemerintah daerah baik, di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dapat secara masif mendukung program Satu Pelajar Satu Rekening.
Kegiatan Bulan Inklusi Keuangan ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya dukungan dari Bapak/ Ibu semua yang hadir pada saat ini. Untuk itu, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kerja sama yang diberikan oleh Bapak Gubernur, perwakilan industri Jasa Keuangan, serta seluruh dinas/instansi/lembaga yang telah membantu terselenggaranya Bulan Inklusi Keuangan ini.
Ia menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada TPAKD Provinsi Maluku, serta Lembaga Jasa Keuangan di wilayah kerja Maluku, yang telah mendukung pelaksanaan Bulan Inklusi Keuangan yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Sebagaimana telah kita saksikan bersama, penandatangan nota kesepahaman antara BPR dan PT Jasindo untuk mendorong akses keuangan kepada nelayan serta penyerahan akses kredit kepada UMKM dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi nasional, adalah langkah konkrit yang diambil oleh TPAKD Prov Maluku yang bersinergi dengan industri jasa keuangan. Kami berharap, business matching seperti ini dapat dilakukan bukan hanya di bulan Oktober, tetapi juga dapat dilaksanakan di waktu mendatang, dan dapat direplikasi oleh TPAKD yang lain.
Di samping itu, kami juga ingin mengapresiasi upaya TPAKD Prov. Maluku untuk meningkatkan inklusi keuangan melalui pembukaan rekening simpanan pelajar (diantaranya melalui BPD Maluku dan Maluku Utara), serta penandatanganan komitmen untuk mendorong tercapainya target Kejar atau Satu Rekening Satu Pelajar.
“Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat dan dapat mendukung peningkatan akses keuangan bagi masyarakat yang pada gilirannya mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional,” harap Tirta.(EVA)