AMBON (info-ambon.com)-Musyawarah Wilayah (Muswil) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Maluku yang berlangsung di salah satu Hotel di Kota Ambon, Rabu (3/12/2025), menjadi ajang konsolidasi penting bagi kader untuk menetapkan strategi, sikap politik, serta peran nyata dalam pembangunan daerah.
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Ermarini, saat memberikan sambutan pembukaan kegiatan.
Anggia mengapresiasi peningkatan perolehan kursi PKB di sejumlah daerah, termasuk penambahan satu kursi di DPRD Provinsi Maluku pada Pemilu terakhir. Namun, ia mengingatkan bahwa capaian tersebut harus dibarengi dengan kerja-kerja konkret bagi masyarakat.
“Angka hanyalah makna, yang terpenting adalah kerja nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Anggia juga menyoroti sejumlah tantangan, termasuk regulasi PP 233 yang dinilai masih menyulitkan pemerintah daerah maupun legislatif.
Selain itu, ia menyampaikan keprihatinan terhadap minimnya kontribusi sektor sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat, meski Maluku menyimpan potensi besar di sektor perikanan, tambang, serta minyak dan gas.
“Ikan di Maluku ini luar biasa banyak, tetapi pengelolaannya belum baik. Bahkan kita masih kalah dengan impor. Nelayan dapat ikan, dijual, lalu uangnya dipakai beli Indomie. Ini menyedihkan,” ujarnya.
“Ini bukan hanya soal makanan. Ini soal kebijakan politik yang berdampak pada gizi, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan.”
Anggia menyebut dua blok migas yang saat ini telah bergerak di Maluku belum memberikan kontribusi signifikan bagi masyarakat.
Melalui Muswil, Anggia berharap seluruh kader PKB dapat menyusun rancangan program kerja yang realistis dan berdampak bagi masyarakat Maluku.
“Dengan semangat dan wajah penuh kebahagiaan yang saya lihat hari ini, saya yakin kader PKB mampu memberikan kontribusi terbaik bagi Maluku dan Indonesia,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua DPW PKB Maluku, Basri Damis, menegaskan Muswil menjadi momentum penting dalam merumuskan arah perjuangan PKB lima tahun ke depan, termasuk konsolidasi dan pembentukan pengurus baru periode 2026–2031.
Basri juga menyoroti kecilnya porsi fiskal yang diterima Maluku, meski daerah ini memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah.
“Saat fraksi PKB konsultasi ingin pinjam Rp1,5 triliun, saya bilang itu sangat sedikit. Daerah ini kaya, kita punya Blok Masela, Blok Seram, dan tambang-tambang besar di Seram Barat dan Buru. Kita butuh modal 5–10 triliun untuk mengejar ketertinggalan,” tegasnya.
Ia meminta seluruh kader ikut mengawal tata kelola sumber daya alam agar Maluku tidak mengulang kegagalan daerah penghasil tambang lainnya.
“Kalau pengawalan dilakukan lebih baik, Insya Allah Maluku bisa maju, mandiri, dan sejahtera,” tutupnya. (EVA)
Discussion about this post