JAKARTA(info-ambon.com)– Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno mewakili Pemerintah Provinsi Maluku menerima secara langsung Penghargaan Anugerah Layanan Investasi Terbaik tahun 2021 dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
Penghargaan Anugerah Layanan Investasi Terbaik tahun 2021 kepada Provinsi Maluku di sela-sela acara pembukaan Rakornas Investasi di Ballroom The Ritz-Carlton Hotel, Jakarta, Rabu (24/11). Selain Maluku, tiga provinsi lain yang juga dianugerahi adalah Sumatera Barat, Jawa Barat, dan Jawa Timur.
Penghargaan ini diperoleh berdasarkan penilaian kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelayanan Berusaha dengan Kriteria Inovasi Sangat Baik tahun 2021.
Hasil penilaian itu terlampir dalam keputusan Menteri Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI Nomor 139 Tahun 2021. Maluku dianugerahi penghargaan khusus untuk kategori Indonesia Timur.
“Mewakili Bapak Gubernur, saya menerima penghargaan anugerah layanan investasi terbaik tahun 2021, dan serahkan langsung oleh Bapak Presiden,” kata Wagub di Jakarta, Selasa (24/11).
Wagub menjelaskan, Pemerintah Provinsi Maluku akan terus berusaha untuk memudahkan segala izin usaha yang akan masuk di Provinsi Maluku, sehingga diharapkan banyak investor yang akan tertarik untuk masuk dan membuka usahanya di Maluku sehingga berdampak positif bagi peningkatan perekonomian masyarakat.
“Penghargaan dan apresiasi ini kami persembahkan khusus untuk seluruh rakyat Maluku,” tandasnya.
Penghargaan ini, lanjut Wagub, merupakan prestasi bagi Maluku yang secara tidak langsung memberikan pesan bahwa Maluku merupakan provinsi yang ramah bagi investor. Terkait ijin usaha dan administrasi sangat mudah dan dikelola secara profesional.
“Saya sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang sudah berkerja keras, khususnya Dinas PM-PTSP Provinsi Maluku. Kedepan, proses perizinan harus dipermudah, dengan tetap dilakukan secara profesional,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Provinsi Maluku, Suryadi Sembirin, mengatakan, keberhasilan ini merupakan terjemahan RPJMD Maluku dari Visi dan Misi Gubernur Maluku yakni Maluku yang terkelola secara jujur, bersih dan melayani, terjamin dalam kesekahteraan, dan berdaulat atas gugusan kepulauan.
“Salah satu dari misi Gubernur sendiri yakni meningkatkan suasana kondusif untuk investasi di Maluku,” kata Suryadi.
Menurut dia, tugas selanjutnya adalah bagaimana untuk mewujudkan realisasi investasi.
“Pesan Pak Presiden tadi, agar daerah berusaha meningkatkan realisasi investasi. Beliau juga berpesan, jangan hanya (investasi, red) yang besar-besar saja, tapi investasi kecil seperti UMKM juga harus dihidupkan,” ujarnya.
Presiden Jokowi, dalam sambutannya, mengaku, senang dengan komitmen kementerian lembaga dan kepala daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota terkait pelayanan pada investasi.
Dikatakannya, urusan pelayanan, perizinan dan lainnya memang harus dilakukan untuk menggaet minat investor untuk datang ke Indonesia.
“Saya senang, ada kementerian, lembaga, provinsi dan kabupaten/kota yang menerima anugerah untuk investasi, baik realisasi maupun urusan pelayanan perizinan. Investor itu dilayani dengan baik saja belum tentu mau, apalagi yang tidak dilayani. Sebab itu, pola lama harus ditinggalkan. Berikan layanan terbaik pada semua investor, baik yang kecil, sedang maupun besar. Semua harus dilayani dengan baik,” katanya.
Investasi, lanjut Jokowi, menjadi salah satu kunci percepatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sektor ini lanjut dia, bisa memberikan dampak besar dalam berbagai sektor kehidupan lainnya.
“Dengan adanya investasi, peredaran uang akan semakin besar. Itu menimbulkan efek lain, daya beli masyarakat naik, konsumsi masyarakat naik, dan pertumbuhan ekonomi juga naik,” jelasnya.
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Investasi dan BKPM-RI ini diikuti para Gubernur, Bupati dan Walikota, serta Kepala Dinas PM-PTSP seluruh Indonesia. Sejumlah menteri kabinet Indonesia Maju juga hadir yakni Menko Maritim dan Investasi, Menteri Investasi/BKPM-RI, Menteri Keuangan, Menteri ESDM, Menteri Kesehatan, dan Mensesneg.(PJ)