JAKARTA(info-ambon.com)-Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang juga Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, pihaknya tengah melakukan evaluasi terhadap apakah PPKM dibutuhkan perpanjangan lebih lanjut. Hasil evaluasi juga akan terlebih dulu dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo.
“Kami akan laporkan kepada Presiden dan dua tiga hari ke depan, kita akan umumkan secara resmi,” ujar Luhut, Sabtu (17/7).
Menurut Luhut, ada dua indikator yang digunakan untuk mengevaluasi periode transisi. Beberapa relaksasi dalam dilakukan jika indikator penambahan kasus konfirmasi dan Bed Occupancy Ratio (BOR) makin baik.
Dia menilai, beberapa daerah mencapai penurunan mobilitas masyarakat cukup baik dan penambahan kasus sudah menurun, seperti DKI Jakarta dan Bali juga diperkirakan menurun pada sepekan ke depan. Jika konsisten semua, Luhut yakin akhir Juli posisi sudah membaik.
Luhut menyebut, berdasarkan pemantauan kami terhadap indikator google traffic, facebook mobility, dan indeks cahaya malam, telah terjadi penurunan yang signifikan terhadap mobilitas dan aktivitas masyarakat. Hal ini membuat harapan bahwa penularan varian Delta ini bisa diturunkan.
Namun, lanjutnya, penurunan aktivitas dan mobilitas ini tidak serta merta menunjukkan penurunan kasus karena ada masa inkubasi penularan yang sudah terjadi sebelumnya dan berbagai faktor lain. Hasil penelitian berbagai institusi dibutuhkan waktu kurang lebih 14-21 hari untuk menunjukkan kasus ini menurun.
“Ini mungkin bisa terjadi kalau kita semua konsisten dalam pelaksanaan PPKM Darurat ini,” ujar Luhut.
“Oleh karena itu saya minta semua daerah, untuk bahu membahu melawan varian Delta ini,” kata Menko Luhut.
Dalam kesempatan itu, Luhut selaku Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali dari lubuk hati yang paling dalam memohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia jika dalam pelaksanaan PPKM masih belum optimal. Dia berjanji bersama jajaran, menteri dan kepala lembaga terkait akan terus bekerja keras memastikan penyebaran varian delta ini bisa diturunkan dan penyaluran bantuan sosial segera dilakukan.
“Bapak Presiden juga telah memberikan penekanan kepada para menteri untuk memastikan bantuan sosial bisa segera diterima masyarakat yang berhak. Ini prioritas dari presiden,” ujar Luhut.
Dia mengakui, bukan hal mudah bagi pemerintah memutuskan PPKM Darurat ini. Di satu sisi harus menghentikan laju penularan varian Delta yang eksponensial atau naik tinggi agar para dokter, perawat, bidan di Rumah Sakit, puskesmas, dan pelayanan kesehatan bisa menyembuhkan pasien COVID-19 yang jumlahnya cukup banyak saat ini. Namun di sisi lain, dampak terhadap ekonomi rakyat kecil juga besar akibat penurunan aktivitas dan mobilitas masyarakat, mal dan pusat perbelanjaan harus tutup, karyawan pabrik harus dikurangi untuk memastikan protokol kesehatan berjalan. Restoran dan tempat makan hanya melayani take away, tentunya akan mengurangi omset atau pendapatan.
“Ini bukan kebijakan yang mudah untuk menyeimbangkan hal tersebut,” ujarnya.
Tapi, menurut Luhut, pemerintah memutuskan PPKM Darurat ini perlu diambil untuk menghentikan varian Delta. Untuk meringankan beban rakyat yang terdampak PPKM Darurat ini, Presiden Jokowi telah memerintahkan para menteri
untuk memberi tambahan bantuan yang bisa diberikan untuk meringankan beban akibat PPKM ini.
Luhut menambahkan, Pemerintah akan memberikan tambahan anggaran untuk bantuan sosial yang segera dikucurkan Menteri Keuangan dan Menteri Sosial. Kemudian, Pemerintah juga akan meningkatkan alokasi anggaran untuk kesehatan antara lain meliputi untuk biaya perawatan pasien COVID-19 di Rumah Sakit, penambahan insentif nakes, tenaga vaksinasi, pembangunan rumah sakit Lapangan, pembelian oksigen, dan pembagian dua juta obat gratis bagi OTG dan Gejala ringan yang sudah dimulai oleh Presiden Jokowi.
Luhut mengingatkan, tidak bisa menyelesaikan pandemi COVID-19 ini terutama menghadapi varian Delta hanya dengan menambah tempat tidur di RS, dokter, dan perawat. Penambahan fasilitas rumah sakit hal ini hanya solusi sementara. Solusi permanen adalah menjalankan protokol kesehatan yang ketat dan mempercepat program vaksinasi agar tercipta herd immunity atau kekebalan kelompok.
“Karena itu saya memohon dengan sangat seluruh komponen masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dan ketentuan tambahan dalam periode PPKM ini serta mengikuti program vaksinasi yang dijalankan pemerintah. Jumlah vaksin juga meningkat signifikan, yakni 1,5 juta pada bulan depan,” ujarnya. (*/PJ)
***********
Tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) – Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dibentuk dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional. Prioritas KPCPEN secara berurutan adalah: Indonesia Sehat, mewujudkan rakyat aman dari COVID-19 dan reformasi pelayanan kesehatan; Indonesia Bekerja, mewujudkan pemberdayaan dan percepatan penyerapan tenaga kerja; dan Indonesia Tumbuh, mewujudkan pemulihan dan transformasi ekonomi nasional. Dalam pelaksanaannya, KPCPEN dibantu oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional.
Tim Komunikasi Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
Narahubung: Lalu Hamdani No HP 081284519595