Latupono Minta Disdukcapil Operasi Yustisi Pendataan Warga

AMBON (info-ambon.com)-Plt Kepala Dinas Dukcapil Ambon, Hanny Tamtelahitu, menyebutkan jumlah penduduk di Kota Ambon berdasarkan data BKB semester 1 tahun 2022 saat ini sebanyak 352.490 jiwa. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Kota Ambon, Rustam Latupono, mengatakan jumlah tersebut terbilang belum lengkap secara keseluruhan. “Kan warga Kota Ambon kalau dari sisi jumlah saya kira pasti sudah 400 ribu lebih penduduk, cuma data yang terekam di Disdukcapil kenapa baru 352.490 jiwa,” kata Rustam Latupono kepada wartawan di Kantor DPRD Kota Ambon, Kamis (25/8/2022).

Latupono meminta agar Disdukcapil harusnya menggelar operasi yustisi untuk pendataan warga. Mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan, RT/RW, bahkan Disdukcapil harus menyasar hingga ke indekos setiap mahasiswa.

“Komisi I mendorong untuk ada langkah produktif, salah satunya dengan operasi yustisi. Jadi saya kira Disdukcapil harus jemput bola dengan mendata penduduk yang belum terekam di Disdukcapil. Dengan cara apa? turun langsung di masyarakat lalu operasi yustisi terutama di kos-kosan di Kota Ambon yang tersebar di seluruh wilayah,” pintanya.

Disamping itu, Latupono juga mengimbau bagi warga Kota Ambon untuk segera melapor ke Disdukcapil jika data induknya belum terdaftar. Data tersebut tentunya akan berimplikasi terhadap jumlah kursi di DPRD nanti. “Kan kalau daftar itu gratis tidak dipungut biaya sepersen pun,” tandas Latupono.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Dukcapil Ambon, Hanny Tamtelahitu, mengatakan, data tersebut berdasarkan data BKB semester 1 tahun 2022. Itu merupakan data resmi. “Data resminya untuk penduduk Kota Ambon saat ini sebanyak 352.490 jiwa,” ujarnya.

Tak dirincikan jumlah data tersebut terbagi dari kecamatan mana saja, namun ia menyebut data itu sebenarnya belum lengkap secara keseluruhan.

“Data itu bukan keseluruhan mengingat, banyak masyarakat yang belum mengurus dokumen induk mereka,” ujarnya seraya menambahkan, partisipasi masyarakat terhadap kepemilikan dokumen induk itu dinilai masih minim. “Nanti kalau sudah butuh baru datang pengurusan, kalau tidak butuh anggap itu tidak penting,”tandas dia. (EVA)

Exit mobile version