JAKARTA(info-ambon.com)– Kantor Staf Presiden (KSP) melalui Deputi I KSP, Febry Calvin Tetelepta menyatakan, 1 dari 4 tahapan yang dilakukan Pemerintah Kota Ambon atas rencana revitalisasi Benteng Victoria dan relokasi markas Kodam XVI Pattimura dinyatakan tuntas.
Pasalnya, semua pihak yang pernah dikunjungi Pemkot Ambon untuk meminta dukungan, memberikan apreseasi, bahkan sambutan positif atas rencana tersebut. Bahkan dalam pertemuan terakhir, di ruang rapat utama lantai II KSP Jakarta, Rabu (10/3/2021) dukungan tersebut masih tetap sama.
Hal itu disampaikan Tetelepta saat pertemuan bersama antara Pemkot Ambon-KSP, anggota DPR RI yang diwakili Hendrik Lewerissa dan Mercy Barens, Mabes TNI, Mabes Angkatan Darat, Kementrian Pertahanan, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementrian PU Diwakili Dirjen Cipta Karya, Pemprov Maluku, Kodam XVI/Pattimura, DPRD Kota Ambon, BPN Maluku, tadi siang.
‘’Saya tadi dengar, bahwa tahapan rencana revitalisasi Benteng Victoria dan relokasi markas Kodam XVI Pattimura ada 4 tahap dan tahap I adalah permohonan dukungan. Dengan ini saya nyatakan bahwa dukungan itu sudah tuntas, dan kita siap lanjutkan ke tahapan berikutnya,’’ kata Tetelepta.
Untuk selanjutnya, sesuai hasil kesepakatan di rapat bersama tersebut, tim teknis Pemkot Ambon dimintakan untuk membuat kajian yang lebih mendetail terkait akan dijadikan apa lokasi Benteng Victoria tersebut setelah Kodam direlokasi.
‘’Pertengahan bulan April ini saya harap kajian itu sudah jelas. Pemkot Ambon mau apa pada lokasi itu. Ini penting, sehingga disisi penganggaran dapat kita bedah, sesungguhnya kita mengarah ke mana. Olehnya, saya minta, desaainnya sudah dapat dikerjakan mulai sekarang, ‘’ tandasnya.
Menurutnya, dari penjelasan Dirjen Cipta Karya Kementrian PUPR, harus ada kejelasan, apakah lokasi itu nantinya akan dijadikan objek wisata, mengembalikannya ke bentuk awal sebagai situs sejarah atau akan diapakan lokasi itu setelah pengalihan.
Tetelepta menambahkan, arah pengembangan kedepan itu sangat penting, sehngga penganggarannya sudah bisa diatur oleh Cipta Karya.
‘’Jadi KSP merekomendasikan kepada Tim teknis Pemkot Ambon untuk lakukan kordinasi dengan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementran PUPR melalui Cipta Karya dan Kemhan RI, untuk kejelasan peruntukan lokasi Benteng Victoria itu kedepan. Dan dalam pertengahan April, saya harap sudah selesai, sehingga anggarannya sudah bisa kita lihat dan dibicarakan dengan kementrian terkait,’’ sergahnya.
Tetelepta tegaskan, kedepan, soal revitalisasi Benteng Victoria dan relokasi markas Kodam XVI Pattimura, sudah masuk pada tahap II yakni perencanaan dan penganggaran. Ini akan dibicarakan lebih serius lagi, karena sudah menyangkut anggaran yang cukup besar. ‘’Posisi kita saat ini adalah bahwa Pemkot Ambon siap untuk melakukan pembebasan lahan dan diharapkan biaya pembangunan dibantu oleh pemerintah pusat,’’ imbuh Tetelepta.
Sementara itu 2 anggota DPR RI asal Maluku, Hendrik Lewerissa dan Mercy Barens pada kesempatan itu menyatakan, menyambut positif rencana itu, dan menyatakan akan mendukung sepenuhnya, sebab ini akan sangat berdampak bagi kota Ambon beberapa tahun kedepan, jika rencana ini terealisasi.
‘’Sebagai wakil Maluku, kami akan membantu sesuai dengan kewenangan kami di DPR RI, khsusunya menyangkut kebijakan dan anggaran, walau memang, ini membutuhkan waktu, apalagi negara ini sementara berada dalam situasi pandemi, dimana keuangan negara masih terbatas dan banyak anggaran yang harus dipotong,’’ kata Barens.
Walau demikian, Barens menyatakan akan memperjuangkan kesepakatan dan langkah yang sudah diambil Pemkot Ambon ini, walau tak bisa sekaligus, karena keterbatasan anggaran.
Lewerissa menambahkan, langkah merevitalisasi Benteng dan memindahkan Kodam XVI/Pattimura adalah kebijakan visoner yang patut didukung semua pihak.
Menurutnya, lokasi bangunan Kodam saat ini, dirasa sudah tidak lagi memungkinkan untuk bangunan markas komando, karena lokasinya yang sempit dan terbatas.
Lewerissan menawarkan, pelibatan pihak ketga dalam rencana revitalisasi tersebut, sehingga tidak sepenuhnya anggarannya dibebankan kepada negara.
Walikota Ambon, Richard Louhenapessy menyampaikan, pihaknya akan segera menidnalanjuti hasil pertemuan ini, dan dalam waktu dekat tim teknis akan menyelesaikan apa yang menjadi hasil keputusan tersebut.
Soal keterlibatan pihak swasta, Louhenapessy sampaikan, ini sebuah usulan baru dan menarik, yang juga akan menjadi bahan pembahasan kedepan dengan stakeholders terkait.
Pertemuan dengan deputi I Kantor Staf Presiden, Wali Kota Ambon didampingi Sekretaris Kota Ambon, AG Lauheru, Kepala Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Ambon, Enrico Matitaputty, plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Melianus Latuihamallo, Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Apries Gaspersz, Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Jeremias Aponno, Kepala Bagian Hukum Jhon Slarmanat dan Kepala Kepala Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol, A.Mintik.
Selain itu hadir juga Ketua DPRD Ambon, Ely Toisutta, Wakil Ketua DPRD kota Ambon, Rustam Latuponno, dan ketua Komisi 1 DPRD Kota Ambon Zeth Pormes
Untuk diketahui, selain dengan KSP, Pemkot Ambon sudah melakukan beberapa kali pertemuan dengan kementrian, lembaga terkait diantaranya Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementian Pertahanan RI, KASAD, Kemenkeu, Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Bapennas, Kepala Pusat Arkeologi, Wakil Ketua DPR RI, Komisi I DPR RI, dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia. (PJ)