AMBON (info-ambon.com)-Komisi IV DPRD Provinsi Maluku melakukan on the spot di SMA Siwalima, Rabu (4/10/2023). Hadir dalam On the spot, Ketua komisi IV Samson Atapary, Wakil Ketua Rovik Afifuddin, anggota Rostina, dan Hengki Pelata rombongan komisi didampingi Plh Kepala Sekolah SMA Siwalima Elysama Tahalea serta para guru.
Dalam on the spot itu, DPRD minta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Maluku, membenahi sistem manajemen Pendidikan SMA Siwalima.
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku Samson Atapary mengatakan, sistem manajemen pendidikan merupakan tanggung jawab utama di pemerintah daerah, dalam hal ini leading sektornya di Dinas Pendidikan baik itu untuk seluruh SMA, SMK termasuk SMA Siwalima.
“Kesalahan di Dinas Pendidikan karena kami sejak 2 tahun lalu antara Dinas Pendidikan dengan komisi IV sudah bahas pembenahan manajemen yang ada di SMA Siwalima, baik itu sistem proses belajar mengajar maupun pengelolaan asrama tidak dilaksanakan dengan baik oleh dinas,” katanya kepada wartawan.
Atapary menilai, asrama putra maupun Putri standar kebersihannya sudah dibicarakan beberapa kali,namun masih terus terulang lagi.
“Ini berarti mungkin Ibu Kadis tidak pernah masuk sampai melihat masalah ini,” tandas dia.
Mestinya, secara rutin meninjau sekolah tersebut karena dibiayai oleh APBD dan menjadi barometer penilaian publik.
“Mestinya kadis datang mengkroscek di sini sebagai penanggung jawab ternyata standar ini belum layak,”ujarnya.
Padahal, ingat dia, bangun sistem manajemen konsepnya sederhana. Begitu juga dengan budaya kekerasan”Ini sudah cukup lama kalau tadi kita interview dari beberapa siswa yang mereka melakukan kekerasan terhadap teman yang lain dan ini bukan salah mereka,” terangnya.
Untuk itu, diakui, ada sistem yang salah. Siapa yang bertanggung jawab terhadap sistem ini adalah Dinas Pendidikan.
“Ibu kadis harus turun berdialog, mendeteksi dan sebagai penanggung jawab harus membangun satu sistem dan harus diikuti oleh sekolah,”ingatnya.
Selama ini, menurut pihaknya, manajemen tidak jalan, karena berulang terus.
“Padahal, ibu Kadis sudah menyatakan bahwa ini tidak lagi terjadi, tetapi masih saja terjadi. Seharusnya yang perlu disalahkan dinas pendidikan karena tidak membangun satu sistem yang baik,”kesalnya.
Padahal, tambah dia, mengatur hal ini tanpa butuh anggaran hal ini hanya membangun karakter orang tanggung jawab orang tua, guru pihak siswa dan ini adalah masuk bagian dari sistem pembelajaran yang ada di sini.
“Bagaimana sains kebijakan dilakukan dengan sistem secara terpadu sehingga hal-hal yang sering terjadi bisa di antisipasi secara dini,” ungkapnya. (EVA)